Menko Polhukam Wiranto menjadi korban penusukan orang tak dikenal saat berada di Alun-alun Menes Pandeglang, Banten, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto:Antara/Weli Ayu Rejeki
Menko Polhukam Wiranto menjadi korban penusukan orang tak dikenal saat berada di Alun-alun Menes Pandeglang, Banten, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto:Antara/Weli Ayu Rejeki

Politikus Gerindra Sindir Kinerja Intelijen

Nasional Wiranto Diserang
Whisnu Mardiansyah • 10 Oktober 2019 23:38
Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mempertanyakan peran dari intelijen atas insiden penyerangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat berkunjung ke Pandeglang, Banten. Semestinya intelijen bisa mendeteksi dini insiden ini tak sampai terjadi.
 
"Dipertanyakan kemampuan operasi intelejen. Secepat itu bisa menangkap dan menelusuri pelaku, harusnya bisa dilakukan pencegahan," kata Sodik saat dihubungi wartawan, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Sodik meminta sistem pengamanan pejabat negara ke depan perlu dievaluasi. Menurutnya setelah insiden itu pengamanan pejabat negara harus ketat, namun tetap humanis terhadap rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sodik meminta aparat menginvestigasi dan transparan mengumumkan hasil penyelidikan ke publik. Keterbukaan ini penting untuk menjawab banyaknya tudingan peristiwa penusukan ini merupakan rekayasa.
 
"Harus diusut tuntas dan terbuka siapa pelaku untuk pencegahan ke depan dan juga untuk menepis bahwa ini hanya sebuah sandiwara," katanya.
 
Menkopolhukam Wiranto ditusuk orang tidak di kenal di Pintu Gerbang Lapangan Alun-alun Menes, Purwaraja, Pandeglang, Banten. Mabes Polri sebelumnya membantah kecolongam dalam melakukan pengamanan melekat terkait kunjungan Wiranto sesuai prosedur yang berlaku.
 
"Tidak ada kecolongan. Interaksi antara pejabat publik dengan masyarakat, itu hal biasa. Barikade pengamanan tetap melekat. Ada pengawalan dekat dengan beliau," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Dedi menambahkan, pengawalan dan pengamanan pejabat publik, sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. "Istilahnya ada yang jadi protector pejabat publik tersebut," tuturnya.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif