Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak rencana penerapan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan untuk semua moda transportasi. Wacana tersebut dinilai memberatkan masyarakat karena biaya tes mencapai Rp300 ribu.
"Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri! Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, berharga itu duit Rp300 ribu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
Wakil Ketua Komisi II itu heran dengan wacana kebijakan mensyaratkan pelaku perjalanan semua moda transportasi wajib negatif PCR. Pasalnya, sejumlah ahli menyebut upaya deteksi cukup menggunakan rapid antigen atau GeNose yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau.
"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," tegas dia.
Baca: Mahfud Sebut Tes PCR untuk Syarat Penerbangan Diputuskan Melalui Sidang Kabinet
Luqman meminta pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Kebijakan yang dibuat tak boleh berpihak kepada produsen alat PCR.
"Sudah cukup pemerintah memperkaya mereka. Coba hitung berapa triliun (rupiah) keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini," sebut dia.
Pemerintah juga diminta mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. Sehingga, target 208 juta penduduk tervaksinasi dua dosis segera dicapai.
"Apabila target ini tercapai dalam waktu dekat, harapan terbentuknya kekebalan komunal akan segera terwujud dan pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih cepat," ujar dia.
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB) menolak rencana penerapan tes polymerase chain reaction (
PCR) sebagai
syarat perjalanan untuk semua moda transportasi. Wacana tersebut dinilai memberatkan masyarakat karena biaya tes mencapai Rp300 ribu.
"Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri! Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, berharga itu duit Rp300 ribu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
Wakil Ketua Komisi II itu heran dengan wacana kebijakan mensyaratkan pelaku perjalanan semua moda transportasi wajib negatif PCR. Pasalnya, sejumlah ahli menyebut upaya deteksi cukup menggunakan rapid antigen atau GeNose yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau.
"Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri," tegas dia.
Baca:
Mahfud Sebut Tes PCR untuk Syarat Penerbangan Diputuskan Melalui Sidang Kabinet
Luqman meminta pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Kebijakan yang dibuat tak boleh berpihak kepada produsen alat PCR.
"Sudah cukup pemerintah memperkaya mereka. Coba hitung berapa triliun (rupiah) keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini," sebut dia.
Pemerintah juga diminta mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. Sehingga, target 208 juta penduduk tervaksinasi dua dosis segera dicapai.
"Apabila target ini tercapai dalam waktu dekat, harapan terbentuknya kekebalan komunal akan segera terwujud dan pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih cepat," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
