2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Kebijakan Publik Diapresiasi dengan Beberapa Reparasi

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap dua tahun pada 20 Oktober 2021. Sejumlah kebijakan publik selama dua tahun duet Jokowi-Ma'ruf diapresiasi dengan beberapa catatan perbaikan. Kebijakan yang paling mencolok dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni penanganan pandemi covid-19. Pemerintah Jokowi-Ma'ruf awalnya memakai pembatasan sosial skala besar (PSBB) hingga yang teranyar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Covid-19 berangsur-angsur membaik dengan penerapan sistem PPKM mulai level 1 hingga 4. Ini lebih baik ketimbang PSBB,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Kamis, 7 Oktober 2021. Jerry mengutip data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang menyebut kasus harian turun hingga 98 persen jika dibandingkan saat gelombang kedua. Pada puncak gelombang kedua, 15 Juli 2021, kasus covid-19 harian mencapai 56.757. Per 6 Oktober 2021, kasus harian tercatat hanya 1.484. Baca: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Penanganan Pandemi Lebih Diutamakan Daripada Korupsi Dia melihat ada perubahan pola pikir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tahun kedua yang mau mendengar aspirasi masyarakat. Jerry mencontohkan pemerintah tidak memaksakan penerapan sertifikat tanah elektronik lantaran masih ada sejumlah masalah. “Salah satunya sertifikat elektronik bisa saja dimanfaatkan para hacker (peretas),” ujar Jerry. Jerry turut mengapresiasi ketegasan Jokowi terkait masa jabatan presiden. Pasalnya, wacana amendemen Undang-Undang Dasar (1945) sempat berembus dengan salah satu isinya menambah masa jabatan presiden. “Ini hal positif dari Jokowi di mana mau mendengar usulan kelompok cendekiawan, lembaga, bahkan masyarakat,” ujar dia. Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat Pemilu 2019. Foto: MI/Ramdani Ketegasan Kepala Negara memberantas mafia tanah juga menjadi perhatian. Jerry angkat topi dengan keberanian Jokowi dengan gamblang memerintahkan aparat keamanan jangan melindungi mafia tanah. Di sisi lain, ada sejumlah hal yang perlu direparasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, seperti keamanan data pribadi. Jerry menyinggung bocornya nomor induk kependudukan (NIK) Jokowi beberapa waktu lalu. Bocornya data pribadi menjadi masalah yang sering terulang. Jerry mencontohkan bocornya data pribadi 279 juta nasabah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijual via daring. Kejadian serupa kembali terulang saat VPN Mentor, situs yang fokus pada virtual private network (VPN), melaporkan dugaan kebocoran 1,3 juta data pada Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card/e-HAC) pada awal September. PT Angkasa Pura (AP) II meminta calon penumpang bandara menghapus aplikasi kartu elektronik eHAC akibat dugaan kebocoran data itu.  “Sistem pengamanan data pribadi ini perlu diperkuat,” tutur Jerry. Jerry juga menyoroti isu internal pemerintah Jokowi-Ma’ruf, khususnya kinerja menteri. Jokowi diharap lebih tegas menegur pembantunya bila tak seirama dan lamban menerjemahkan perintah. Presiden, kata dia, beberapa kali sempat menyinggung agar menteri punya kepekaan terhadap krisis (sense of crisis) serta bekerja dengan luar biasa. Komunikasi antarkementerian/lembaga diharap diperjelas supaya kebijakan yang disampaikan tidak membuat masyarakat bingung.