NEWSTICKER
Menkominfo meneruskan dan mendiskusikan surat presiden terkait RUU PDP kepada DPR RI.
Menkominfo meneruskan dan mendiskusikan surat presiden terkait RUU PDP kepada DPR RI.

Menkominfo Ingin RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Secepatnya

Nasional Kominfo
Anggi Tondi Martaon • 25 Februari 2020 14:07
Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Platte meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dimulai. Tahun ini RUU ditarget sudah disahkan.
 
"Kami harapkan DPR punya waktu cukup untuk mengatur agar RUU ini setidaknya dapat dilakukan secara simultan," kata Johnny usai menggelar rapat kerja (Raker) bersama Komisi I, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Politikus Partai NasDem itu menyadari DPR tengah fokus membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski demkian, dia berharap DPR tetap menjadikan RUU PDP sebagai prioritas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU sekaligus persiapan DIM (Daftar Inventaris Masalah) oleh fraksi di DPR," sebut Johnny.
 
Pembahasan RUU PDP melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, perlindungan data pribadi menyinggung 31 UU.
 
"Jadi hampir 30 sektor K/L di dalamnya. Jadi akan diwakili semua unsur sektor pemerintah. Setidaknya Kemnkominfo, Kemenkumham, Kemendagri. Ada BSSN, keuangan dan berbagai kementerian lainya," ujar dia.
 
Baca:Menkominfo Teruskan Surat Presiden Soal RUU PDP
 
Menkominfo Ingin RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Secepatnya

Ilustrasi: npr
 
Johnny menyebut bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan RUU PDP ini. Faktor pertama yaitu kedaulatan data, sekaligus terkait dengan keamanan negara.
 
Pemerintah juga disebut Johnny akan terfokus pada perlindungan terhadap pemilik data, dalam rangka menyampaikan, melakukan update, menyempurnakan, dan menghapus data, atau disebut dengan istilah Right to be Forgotten dan Right to be Raised.
 
Hal lain yang akan difokuskan pemerintah yaitu terkait dengan data pengguna, menyoal pengguna data, akurasi dan validasi data, serta pembaruan data. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah berharap seluruh data tersebut tersedia saat dibutuhkan.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif