Jakarta: Pemerintah diminta lebih peka terhadap perkembangan ancaman siber. Hal itu berkaca dari kasus peretasan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Perbankan dan pemerintah diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang," kata anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Mei 2023.
Junaidi mengatakan serangan siber yang melumpuhkan transaksi di BSI perlu disikapi serius. BSI mesti mengevaluasi keamanan layanan termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi serangan.
"Melalui alternatif strategi dan respons terhadap berbagai risiko kejahatan siber," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Junaidi menyebut perbankan harus menyadari sejauh mana tingkat keamanan layanannya. Sebab, peningkatan ancaman siber perlu dibarengi kesiapan keamanan layanan.
"Implikasi dari kejahatan ini bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga memengaruhi kepercayaan nasabah," kata dia.
Di sisi lain, Junaidi mendorong pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih peduli. Sehingga, ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat keamanan siber,
"Keamanan siber tentu tidak hanya tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pemerintah diminta lebih peka terhadap perkembangan ancaman siber. Hal itu berkaca dari kasus peretasan sistem
Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Perbankan dan pemerintah diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang," kata anggota Komisi XI
DPR Junaidi Auly dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Mei 2023.
Junaidi mengatakan serangan siber yang melumpuhkan transaksi di BSI perlu disikapi serius. BSI mesti mengevaluasi keamanan layanan termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi serangan.
"Melalui alternatif strategi dan respons terhadap berbagai risiko kejahatan siber," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Junaidi menyebut perbankan harus menyadari sejauh mana tingkat keamanan layanannya. Sebab, peningkatan ancaman siber perlu dibarengi kesiapan keamanan layanan.
"Implikasi dari kejahatan ini bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga memengaruhi kepercayaan nasabah," kata dia.
Di sisi lain, Junaidi mendorong pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih peduli. Sehingga, ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat
keamanan siber,
"Keamanan siber tentu tidak hanya tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
