Jakarta: Pemerintah diminta memegang kendali penyediaan stok bahan baku alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan. Mengingat, kebutuhan bahan baku mayoritas berasal dari impor.
"Sehingga tetap dalam harga yang normal," kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada Medcom.id, Minggu, 19 April 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah melibatkan semua pihak dalam pemenuhan kebutuhan alkes dan obat. Pelibatan harus diawasi.
"Jangan ada conflict interest dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang primer (bahan baku obat dan alkes) tersebut atau dijadikan peluang proyek bagi kelompok-kelompok tertentu," kata dia.
Kurniasih mengatakan bila ditemukan penyelewengan maka harus ditindak tegas. Sebab, berkaitan dengan keselamatan jiwa penduduk Indonesia.
(Baca: Pemerintah Hati-hati Ungkap Pembelian Bahan Baku Obat Covid-19)
Pejabat dan stakeholder diminta optimal memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara menghadapi pandemi covid-19 (korona). Semangat gotong royong dan tolong menolong harus didahulukan daripada mengejar keuntungan segelintir pihak.
"Transparansi dan kejujuran pemerintah dan para stakeholder sedang diuji saat ini," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung mafia alat kesehatan berpeluang memanfaatkan kondisi sulit di tengah pandemi covid-19. Kementerian BUMN akan menjadi pihak terdepan melawan praktik curang itu.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga--tadi--alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis, 16 April 2020.
Erick menuturkan Indonesia membutuhkan alat kesehatan di mana 90 persen impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat. Peluang mafia dinilai sangat besar memanfaatkan momen ini.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini
Jakarta: Pemerintah diminta memegang kendali penyediaan stok bahan baku alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan. Mengingat, kebutuhan bahan baku mayoritas berasal dari impor.
"Sehingga tetap dalam harga yang normal," kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada
Medcom.id, Minggu, 19 April 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah melibatkan semua pihak dalam pemenuhan kebutuhan alkes dan obat. Pelibatan harus diawasi.
"Jangan ada
conflict interest dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang primer (bahan baku obat dan alkes) tersebut atau dijadikan peluang proyek bagi kelompok-kelompok tertentu," kata dia.
Kurniasih mengatakan bila ditemukan penyelewengan maka harus ditindak tegas. Sebab, berkaitan dengan keselamatan jiwa penduduk Indonesia.
(Baca:
Pemerintah Hati-hati Ungkap Pembelian Bahan Baku Obat Covid-19)
Pejabat dan stakeholder diminta optimal memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara menghadapi pandemi covid-19 (korona). Semangat gotong royong dan tolong menolong harus didahulukan daripada mengejar keuntungan segelintir pihak.
"Transparansi dan kejujuran pemerintah dan para stakeholder sedang diuji saat ini," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung mafia alat kesehatan berpeluang memanfaatkan kondisi sulit di tengah pandemi covid-19. Kementerian BUMN akan menjadi pihak terdepan melawan praktik curang itu.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga--tadi--alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis, 16 April 2020.
Erick menuturkan Indonesia membutuhkan alat kesehatan di mana 90 persen impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat. Peluang mafia dinilai sangat besar memanfaatkan momen ini.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
