DPR Diminta Serius Ulik Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Jakarta: DPR diminta serius mengulik dugaan penjualan senjata ke junta militer Myanmar. Misalnya, dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan terkait dugaan tersebut. "Pihak terkait perlu dipanggil untuk dimintai keterangan," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Oktober 2023. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR), Dimas mendorong DPR berani mengusut hal itu. Sebab, terkait krisis kemanusiaan di Myanmar yang semakin berlarut. "Melihat urgensi untuk menginvestigasi dugaan lebih lanjut, Koalisi SSR memandang bahwa DPR memiliki peran penting untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan itu," kata Dimas.   Pengusutan itu, kata Dimas, sesuai wewenangan DPR yang diatur dalam Pasal 79 Ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Misalnya, hak angket yang dapat dipakai merespons dugaan penjualan senjata itu. Dimas secara khusus menyinggung Komisi I dan Komisi VI DPR terkait dugaan ini. Sebab, kedua komisi itu membawahi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, sementara Komisi VI membawahi BUMN. "Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI mengimplementasikan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan," ujar Dimas.