Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM didorong melakukan investigasi penjualan senjata dari Indonesia ke junta militer Myanmar. Ada dugaan senjata tersebut dijual oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
"Mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan," ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam keterangan yang dikutip Jumat, 13 Oktober 2023.
Menurut Busyro, investigasi diperlukan untuk menguak dugaan penjualan senjata. Sebab, hal itu berkaitan dengan dugaan kejahatan kemanusiaan di Myanmar.
Di sisi lain, Busyro meminta pemerintah tegas merespons isu ini. Respons komunitas internasional juga dinantikan.
"Respons tersebut merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab universal untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan," kata Busyro Muqoddaz.
Permintaan pada pemerintah terkait isu penjualan senjata ke junta militer Myanmar juga disuarakan koalisi masyarakat sipil. Mulai dari Imparsial hingga Amnesty Internasional ingin Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab.
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan senjata ini ke Komnas HAM. Laporan telah dilayangkan pada 2 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintah Indonesia berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar.
"Artinya ada tanggung jawab negara atas persoalan di Myanmar," ujarnya.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti dugaan keterlibatan BUMN dalam pasokan senjata ke Myanmar itu berbanding terbalik dengan gimmick pemerintah Indonesia. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia bicara solidaritas kemanusiaan untuk etnis Rohingya melalui berbagai saluran diplomasi.
"Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB pernah menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata atau embargo ke Myanmar demi mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar," tuturnya.
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM didorong melakukan investigasi penjualan senjata dari Indonesia ke
junta militer Myanmar. Ada dugaan senjata tersebut dijual oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
"Mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan," ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam keterangan yang dikutip Jumat, 13 Oktober 2023.
Menurut Busyro, investigasi diperlukan untuk menguak dugaan penjualan senjata. Sebab, hal itu berkaitan dengan dugaan kejahatan kemanusiaan di
Myanmar.
Di sisi lain, Busyro meminta pemerintah tegas merespons isu ini. Respons komunitas internasional juga dinantikan.
"Respons tersebut merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab universal untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan," kata Busyro Muqoddaz.
Permintaan pada pemerintah terkait isu penjualan senjata ke junta militer Myanmar juga disuarakan koalisi masyarakat sipil. Mulai dari Imparsial hingga Amnesty Internasional ingin Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab.
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan senjata ini ke
Komnas HAM. Laporan telah dilayangkan pada 2 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintah Indonesia berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar.
"Artinya ada tanggung jawab negara atas persoalan di Myanmar," ujarnya.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti dugaan keterlibatan BUMN dalam pasokan senjata ke Myanmar itu berbanding terbalik dengan gimmick pemerintah Indonesia. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia bicara solidaritas kemanusiaan untuk etnis Rohingya melalui berbagai saluran diplomasi.
"Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB pernah menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata atau embargo ke Myanmar demi mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
