Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini. Dok. NasDem
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini. Dok. NasDem

Pemerintah Perlu Segera Lakukan Akselerasi Implementasi UU TPKS

Putra Ananda • 15 April 2022 13:50
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, mengungkapkan pemerintah perlu segera mengakselerasi pengimplementasian Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Akselerasi tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) hinga Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU TPKS.
 
“Banyak sekali yang harus pemerintah siapkan setelah disahkannya UU TPKS ini. Mulai dari aturan pelaksana, baik yang berbentuk PP dan Perpres hingga kesiapan lembaga-lembaga terkait sebagai pelaksana teknis,” ujar Amelia di Jakarta, Jumat, 15 April 2022
 
Amelia menilai pengesahan UU TPKS pada 13 April 2022 perlu mendapatkan apresiasi setelah sebelumnya tertunda delapan tahun. Salah satu wujud apresiasi yang bisa dilakukan ialah dengan segera menyiapkan sedikitnya tiga Perpres hingga empat PP sebagai landasan hukum bagi lembaga dan kementerian dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketujuh peraturan tersebut disebutkan, yakni PP mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban (Pasal 66 ayat 3), Perpres mengenai penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat yang meliputi penyediaan layanan bagi korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional (Pasal 75).
 
Lalu, Perpres mengenai UPTD PPA (Pasal 78), PP mengenai penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 80), Perpres mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat (Pasal 81 ayat 4).
 
"PP mengenai koordinasi dan pemantauan dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait (Pasal 83 ayat 4)," jelas dia.
 
Baca: NasDem DKI Ajak Publik Mengawasi Implementasi UU TPKS
 
Terakhir, Perpres mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan TPKS. Menurut Amel, ketujuh peraturan tersebut harus menjadi pekerjaan pemerintah dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
 
“Tanpa tujuh peraturan tersebut, KPPA tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, begitupun aparat hukum dan LPSK yang memerlukan landasan hukum untuk bekerja melaksanakan UU TPKS. Kita lihat bagaimana perkembangannya dan kita juga harus mengawalnya,” ujar Amelia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif