Keliru Memahami Zonasi Wilayah Membuat Kebijakan Sering Tidak Tepat

Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) dinilai kerap keliru memahami zonasi wilayah. Kekeliruan itu membuat kebijakan yang diambil sering bertolak belakang dengan kondisi penyebaran virus korona di wilayahnya. "Karena pemahaman keliru sering kali menimbulkan moral hazard para pemimpin daerah untuk berada pada risiko yang lebih rendah dengan cara yang tidak tepat," kata epidemolog dari Universitas Airlangga Atik Choirul Hidayah kepada Medcom.id, Selasa, 29 September 2020. Ada beberapa hal yang menyebabkan kekeliruan tersebut. Salah satunya desakan dari masyarakat. "Karena dorongan itu maka tindakan (yang diambil) tidak tepat," ungkap dia. Dia mencontohkan diperbolehkannya pesantren memulai aktivitas belajar mengajar di zona yang rawan penyebaran covid-19. Izin tersebut menyebabkan timbulnya klaster baru penyebaran covid-19.     "Yang terjadi di beberapa kabupaten itu terus ada kasus, ada klaster pesantren terjadi karena itu," sebut dia. Baca: Kendala 3T Sebabkan Pencegahan Covid-19 Tidak Maksimal Atik meminta pemda lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas masyarakat selama pandemi. Pemerintah pusat juga diminta memantau kebijakan yang dibuat pemda. Dia meminta pemerintah pusat memberikan sanksi kepada pemda yang keliru dalam membuat kebijakan. Hal itu agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah selaras dalam penanganan covid-19. "Kepatuhan terhadap apa yang harus dilakukan suatu wilayah sesuai zona yang terjadi saat itu juga harus benar-benar dipahami," ujar dia.