Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Efektivitas UU Ciptaker Bergantung pada Aturan Turunan

Nasional Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 10 Oktober 2020 12:21
Jakarta: Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bergantung pada aturan turunan. Regulasi itu bisa menjadi batu loncatan sekaligus sandungan dalam perekonomian Indonesia.
 
"Jadi next story (pembahasan selanjutnya) itu bergantung pada kita (pemerintah) sendiri," kata pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam diskusi virtual Smart FM dengan tema Pekerja dan UU Cipta Kerja, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Mantan Staf Khusus Wakil Presiden itu menyebut semangat pemangkasan birokrasi terlihat dalam pembahasan UU Ciptaker. Komitmen itu diharapkan tetap ada ketika aturan turunan dibuat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Regulasi turunan yang dimaksud yaitu peraturan Pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), dan peraturan daerah (perda).
 
"Yang saya khawatirkan adalah sudah dibuka pintunya, ekspektasi tinggi sekali, regulasi yang lama sudah dipandang tidak berlaku, tetapi regulasi implementasi itu belum tersedia," ungkap dia.
 
Baca:Presiden: Tidak Benar Amdal Dihapus Dalam UU Cipta Kerja
 
Selain aturan turunan, birokrasi juga dianggap sebagai salah satu kendala implementasi UU Cipta Kerja. Dikhawatirkan, birokrasi yang tidak siap justru menimbulkan dampak yang lebih buruk.
 
"Nah kita ingin mengurangi ketidakpastian (melalui UU Cipta Kerja), tapi justru ada potensi menimbulkan ketidakpastian lebih besar," ujar dia.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, aturan turunan UU Ciptaker bakal dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan. Di antaranya memenuhi target pembahasan.
 
"PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," kata Jokowi dalam konferensi pers rapat terbatas (ratas) melalui YouTube Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Pemerintah menjamin keterbukaan pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Pembahasan PP dan peraturan Perpres bakal melibatkan banyak pihak.
 
"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat," ujar dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif