medcom.id, Jakarta: Islamic State (ISIS) dianggap sebagai ancaman utama terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sebab, sejak 2014 terjadi peningkatan jumlah penanganan perkara pendanaan yang melibatkan kelompok militan ini.
"Teroris membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya baik yang sifatnya individu maupun organisasi," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius di Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Suhardi mengatakan, meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman, termasuk dana-dana terkait terorisme yang dikumpulkan di Indonesia.
Baca: Teroris Ubah Cara Pengumpulan Dana
Pendanaan digunakan untuk membeli senjata dan alat peledak. Termasuk biaya perjalanan dan fasilitas Foreign Terrorist Fighter (FTF), pelatihan terorisme dan membangun jaringan kelompok teroris.
BNPT bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan ISIS. "Pergerakan ISIS luar biasa. Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana. Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu," kata Suhardi.
Baca: Aliran Dana Teroris ke Indonesia Bakal Dibabat
Data yang diterima BNPT, ada beberapa kasus yang menjadi contoh pendanaan terorisme. Kasus pertama saat Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. AlSree di Filipina sebanyak Rp21.150.000 pada 5 dan 26 Maret 2015.
Uang tersebut merupakan hasil infaq para pendukung Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
Kasus lainnya, penggunaan dana untuk pembiayaan keberangkatan FTF. Achmad Supriyanto memfasilitasi keberangkatan rombongan dari Indonesia ke Suriah dan Filipina sebanyak 12 kali.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8N0eZ2Ob" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Islamic State (ISIS) dianggap sebagai ancaman utama terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sebab, sejak 2014 terjadi peningkatan jumlah penanganan perkara pendanaan yang melibatkan kelompok militan ini.
"Teroris membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya baik yang sifatnya individu maupun organisasi," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius di Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Suhardi mengatakan, meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman, termasuk dana-dana terkait terorisme yang dikumpulkan di Indonesia.
Baca:
Teroris Ubah Cara Pengumpulan Dana
Pendanaan digunakan untuk membeli senjata dan alat peledak. Termasuk biaya perjalanan dan fasilitas Foreign Terrorist Fighter (FTF), pelatihan terorisme dan membangun jaringan kelompok teroris.
BNPT bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan ISIS. "Pergerakan ISIS luar biasa. Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana. Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu," kata Suhardi.
Baca:
Aliran Dana Teroris ke Indonesia Bakal Dibabat
Data yang diterima BNPT, ada beberapa kasus yang menjadi contoh pendanaan terorisme. Kasus pertama saat Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. AlSree di Filipina sebanyak Rp21.150.000 pada 5 dan 26 Maret 2015.
Uang tersebut merupakan hasil infaq para pendukung Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
Kasus lainnya, penggunaan dana untuk pembiayaan keberangkatan FTF. Achmad Supriyanto memfasilitasi keberangkatan rombongan dari Indonesia ke Suriah dan Filipina sebanyak 12 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
