Jakarta: PPP menyesalkan penerbitan daftar 200 mubalig atau penceramah oleh Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani memastikan PPP telah berdialog dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader partai berlambang Kakbah itu.
"Kami sampaikan pandangan, PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut, baru diikuti penjelasan," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurut Arsul, yang disayangkan yakni penjelasan dari Kementerian Agama baru ramai setelah daftar 200 mubalig jadi polemik publik. Seharusnya, kata dia, Kemenag lebih dulu melakukan konsultasi publik secara terbuka saat kebijakan itu masih menjadi wacana.
"Mestinya sebelum sebuah kebijakan yang sensitif itu dikeluarkan, dilakukan konsultasi publik dulu lah, minta masukan," ujarnya.
(Baca juga: Rekomendasi Nama Mubalig Upaya Pemerintah Memberikan Panduan)
Arsul mengatakan, daftar 200 mubalig yang diterbitkan itu bukan semacam sertifikasi. Daftar itu hanya serupa rujukan yang bersifat terbuka. Makanya, kata dia, kebijakan itu mestinya dijelaskan dulu pada masyarakat sebelum resmi diterbitkan.
"Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan kebijakannya itu. Sekarang ini ruang konsultasi publik begitu penting untuk dimanfaatkan agar kebijakan itu menjadi produktif," jelasnya.
Dia menyebut Menag merespons positif masukan PPP. Ia bilang permintaan maaf Lukman kepada masyarakat buntut pertemuan yang dilakukan PPP dengan Menag.
"Pak Menag kemudian melalui media menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul," tukas dia.
(Baca juga: Amien Rais Minta Daftar 200 Penceramah Dicabut)
Jakarta: PPP menyesalkan penerbitan daftar 200 mubalig atau penceramah oleh Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani memastikan PPP telah berdialog dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader partai berlambang Kakbah itu.
"Kami sampaikan pandangan, PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut, baru diikuti penjelasan," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurut Arsul, yang disayangkan yakni penjelasan dari Kementerian Agama baru ramai setelah daftar 200 mubalig jadi polemik publik. Seharusnya, kata dia, Kemenag lebih dulu melakukan konsultasi publik secara terbuka saat kebijakan itu masih menjadi wacana.
"Mestinya sebelum sebuah kebijakan yang sensitif itu dikeluarkan, dilakukan konsultasi publik dulu lah, minta masukan," ujarnya.
(Baca juga:
Rekomendasi Nama Mubalig Upaya Pemerintah Memberikan Panduan)
Arsul mengatakan, daftar 200 mubalig yang diterbitkan itu bukan semacam sertifikasi. Daftar itu hanya serupa rujukan yang bersifat terbuka. Makanya, kata dia, kebijakan itu mestinya dijelaskan dulu pada masyarakat sebelum resmi diterbitkan.
"Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan kebijakannya itu. Sekarang ini ruang konsultasi publik begitu penting untuk dimanfaatkan agar kebijakan itu menjadi produktif," jelasnya.
Dia menyebut Menag merespons positif masukan PPP. Ia bilang permintaan maaf Lukman kepada masyarakat buntut pertemuan yang dilakukan PPP dengan Menag.
"Pak Menag kemudian melalui media menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul," tukas dia.
(Baca juga:
Amien Rais Minta Daftar 200 Penceramah Dicabut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
