Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am menilai rekomendasi nama penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama tak perlu ditanggapi berlebihan. Masyarakat hanya perlu memandangnya dengan cara yang lebih positif agar tak timbul kegaduhan.
Menurut Asrorun, penerbitan daftar nama penceramah tak lebih dari upaya pemerintah memberikan panduan sekaligus referensi bagi pengurus masjid dan umat muslim secara umum untuk memilih mubalig dalam acara keagamaan.
"Saya kira itu yang harus kita dudukan secara proporsional. Jangan sampai tujuan untuk kepentingan memberikan referensi dan sifatnya tidak final itu dipahami secara kebalikan. Dianggap yang di luar daftar itu tidak kompeten, tidak begitu," kata dia melalui sambungan telepon dalam Metro Siang, Senin, 21 Mei 2018.
Asrorun mengatakan prinsipnya dakwah menjadi kewajiban bagi setiap muslim hanya saja dalam pelaksanaannya tidak semua orang berkompeten untuk itu. Ada yang tak kompeten secara waktu, ilmu, keahlian, atau integritasnya.
Sementara kebutuhan akan penceramah tidak bisa dihindarkan. Sehingga upaya pemerintah memberikan panduan ini untuk menjawab kebutuhan itu secara kompetensi dan integritas, termasuk komitmen kebangsaan dan tema spesifik yang akan disampaikan pada umat.
"Terpenting karena spektrum keagamaan itu sangat luas. Bisa jadi dia ahli agama menguasai bidang tertentu tapi di di bidang lain dia awam. Di sinilah perlunya panduan," ungkapnya.
Dia menambahkan, "bukan mengawasi, tugas dakwah itu perlu orang yang tepat di tempat yang benar. Bisa jadi seseorang ahli di bidang fikih tapi kebutuhannya di bidang sejarah. Sehingga tentu yang harus dicari orang dengan kompetensi sejarah Islam (bukan fikih)."
Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am menilai rekomendasi nama penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama tak perlu ditanggapi berlebihan. Masyarakat hanya perlu memandangnya dengan cara yang lebih positif agar tak timbul kegaduhan.
Menurut Asrorun, penerbitan daftar nama penceramah tak lebih dari upaya pemerintah memberikan panduan sekaligus referensi bagi pengurus masjid dan umat muslim secara umum untuk memilih mubalig dalam acara keagamaan.
"Saya kira itu yang harus kita dudukan secara proporsional. Jangan sampai tujuan untuk kepentingan memberikan referensi dan sifatnya tidak final itu dipahami secara kebalikan. Dianggap yang di luar daftar itu tidak kompeten, tidak begitu," kata dia melalui sambungan telepon dalam
Metro Siang, Senin, 21 Mei 2018.
Asrorun mengatakan prinsipnya dakwah menjadi kewajiban bagi setiap muslim hanya saja dalam pelaksanaannya tidak semua orang berkompeten untuk itu. Ada yang tak kompeten secara waktu, ilmu, keahlian, atau integritasnya.
Sementara kebutuhan akan penceramah tidak bisa dihindarkan. Sehingga upaya pemerintah memberikan panduan ini untuk menjawab kebutuhan itu secara kompetensi dan integritas, termasuk komitmen kebangsaan dan tema spesifik yang akan disampaikan pada umat.
"Terpenting karena spektrum keagamaan itu sangat luas. Bisa jadi dia ahli agama menguasai bidang tertentu tapi di di bidang lain dia awam. Di sinilah perlunya panduan," ungkapnya.
Dia menambahkan, "bukan mengawasi, tugas dakwah itu perlu orang yang tepat di tempat yang benar. Bisa jadi seseorang ahli di bidang fikih tapi kebutuhannya di bidang sejarah. Sehingga tentu yang harus dicari orang dengan kompetensi sejarah Islam (bukan fikih)."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
