KPU Diminta Konsisten Larang Eks Koruptor <i>Nyaleg</i>
Direktur Perludem Titi Anggraini (Foto:MI/Susanto)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta tetap membuat aturan yang melarang eks narapidana korupsi, bandar narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak maju sebagai calon legislatif (Caleg). Aturan itu dinilai harus berjalan meski ditolak oleh DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan pemerintah.

"KPU harus jalan terus larang mantan napi korupsi nyaleg," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Menurut dia, penolakan terhadap aturan itu menimbulkan pertanyaan publik. Sebab, kata dia, larangan serupa disetujui untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).


Larangan itu tertuang dalam Pasal 60 ayat 1 huruf j Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018. Isi pasal tersebut, mantan narapidana yang dapat menjadi calon bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi

"Salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 pun tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya," tambah Titi.

Baca: Bawaslu: Hak Politik Dicabut Melalui UU atau Putusan

Titi menilai penolakan DPR, Bawaslu, dan pemerintah bukan hanya mengecewakan KPU, tapi juga publik. 

"Sejak wacana ini (pelarangan narapidana korupsi nyaleg) mengemuka pada April 2018, publik ramai-ramai mendukung KPU. Hingga siang ini, sedikitnya 67.200 orang menandatangani petisi dukungan untuk KPU di change.org/koruptorkoknyaleg," ungkap Titi. 

Menurut Titi, publik ingin caleg bersih. Melarang bekas koruptor juga dapat memperbaiki kinerja serta citra DPR yang selama ini dikenal korup.

"Urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman," ujar dia.

Ia berharap PKPU yang mengatur larangan eks koruptor nyaleg itu bisa segera disahkan. Apalagi, langkah itu menunjukkan keseriusan dan komitmen KPU dalam menjaga integritas pemilu.

"Secara bersamaan, kami juga mengkritik sikap Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (wakil pemerintah), dan Bawaslu yang menentang gagasan KPU," pungkas dia.





(AZF)