Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memanggil sejumlah pejabat tinggi ke Kantor Kemenko Polhukam. Dalam rombongan pejabat itu, terlihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pertemuan ini terjadi usai Wiranto bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton. Kapolri Jenderal Tito Karnavian jadi yang pertama tiba di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 5 Maret 2018.
Tak lama berselang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tiba. Hadi yang mengenakan seragam loreng khas TNI sempat melempar senyum saat turun dari kendaraannya. Kedatangan Hadi beriringan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Namun, Budi memilih lewat pintu belakang.
Usai pertemuan, pimpinan lembaga yang hadir ogah memberikan keterangan. Panglima TNI dan Kepala BIN langsung memasuki kendaraan usai keluar dari kantor Wiranto.
Sementara itu, Kapolri meminta pewarta bertanya kepada Wiranto. "Sama Pak Menko (Polhukam Wiranto) ya," kata Tito sembari memasuki mobil.
Wiranto pun enggan memberikan keterangan tentang pertemuan tertutup ini. Ia akan melaporkan hasil pertemuan itu kepada Presiden Joko Widodo terlebih dulu.
"Tadi kita rumuskan berbagai hal, kita lapor Presiden (dulu), balik ke sini nanti ngomong ya," kata Wiranto sembari memasuki kendaraan.
Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal nasib terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Wiranto tak secara tegas menjawab. "Termasuk, termasuk," kata Wiranto.
Baca: Presiden Restui Perawatan Abu Bakar Ba'asyir di RSCM
Pertemuan antara Wiranto dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, berlangsung sekitar satu jam. Pertemuan ini tak ada dalam jadwal harian Menko Polhukam yang diterima pewarta.
Sebelumnya, Wiranto berjanji akan mengumpulkan lembaga terkait membahas masalah pemberian grasi terhadap terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Pembahasan itu perlu dilakukan agar masalah ini tak berlarut.
"Nanti kita perbincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan," kata Wiranto, Jumat, 2 Maret 2018.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/PNgJMJ0K" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memanggil sejumlah pejabat tinggi ke Kantor Kemenko Polhukam. Dalam rombongan pejabat itu, terlihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pertemuan ini terjadi usai Wiranto bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton. Kapolri Jenderal Tito Karnavian jadi yang pertama tiba di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 5 Maret 2018.
Tak lama berselang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tiba. Hadi yang mengenakan seragam loreng khas TNI sempat melempar senyum saat turun dari kendaraannya. Kedatangan Hadi beriringan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Namun, Budi memilih lewat pintu belakang.
Usai pertemuan, pimpinan lembaga yang hadir ogah memberikan keterangan. Panglima TNI dan Kepala BIN langsung memasuki kendaraan usai keluar dari kantor Wiranto.
Sementara itu, Kapolri meminta pewarta bertanya kepada Wiranto. "Sama Pak Menko (Polhukam Wiranto) ya," kata Tito sembari memasuki mobil.
Wiranto pun enggan memberikan keterangan tentang pertemuan tertutup ini. Ia akan melaporkan hasil pertemuan itu kepada Presiden Joko Widodo terlebih dulu.
"Tadi kita rumuskan berbagai hal, kita lapor Presiden (dulu), balik ke sini nanti ngomong ya," kata Wiranto sembari memasuki kendaraan.
Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal nasib terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Wiranto tak secara tegas menjawab. "Termasuk, termasuk," kata Wiranto.
Baca:
Presiden Restui Perawatan Abu Bakar Ba'asyir di RSCM
Pertemuan antara Wiranto dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, berlangsung sekitar satu jam. Pertemuan ini tak ada dalam jadwal harian Menko Polhukam yang diterima pewarta.
Sebelumnya, Wiranto berjanji akan mengumpulkan lembaga terkait membahas masalah pemberian grasi terhadap terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Pembahasan itu perlu dilakukan agar masalah ini tak berlarut.
"Nanti kita perbincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan," kata Wiranto, Jumat, 2 Maret 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
