medcom.id, Jakarta: Posisi jabatan menteri di bidang hukum menjadi sorotan. Sebab, penyakit utama yang dianggap masih menggerogoti pemerintahan Joko Widodo selama tiga tahun belakangan adalah pemilihan orang yang salah.
“Pada bidang hukum, biasanya kita memilih orang-orang yang less politic. Namun, di zaman Jokowi-JK ini terbalik. Semua posisi hukum itu dipegang orang-orang yang sangat politikus,” kata pengamat hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, dalam acara Focus Group Discussion `Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia` di Gedung Media Indonesia, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Baca: Rembuk Nasional 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Digelar Oktober
Zainal mengatakan, persoalan yang terlihat sepele ini tidak dapat dihiraukan, karena dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap masalah hukum.
Hal ini diamini Politikus NasDem Taufik Basari, masih ada permasalahan dalam pemilihan orang-orang yang membantu mewujudkan visi-misi Jokowi-JK, terutama pada ranah hukum.
“Orang-orang yang punya tugas untuk mengimplementasikan visi misi ini, para menteri, staf ahli dan sebagainya, adalah orang yang harus punya perspektif yang sama dengan konsep yang dimuat di dalam nawa cita,” katanya.
Baca: Melihat Peta 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Taufik menyarankan, hal yang harus diperhatikan Presiden Jokowi adalah menempatkan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama dengan sang Presiden. Ssehingga tidak menimpulkan hasil pemikiran dengan penafsiran yang berbeda.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yKXVM2ab" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Posisi jabatan menteri di bidang hukum menjadi sorotan. Sebab, penyakit utama yang dianggap masih menggerogoti pemerintahan Joko Widodo selama tiga tahun belakangan adalah pemilihan orang yang salah.
“Pada bidang hukum, biasanya kita memilih orang-orang yang
less politic. Namun, di zaman Jokowi-JK ini terbalik. Semua posisi hukum itu dipegang orang-orang yang sangat politikus,” kata pengamat hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, dalam acara Focus Group Discussion `Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia` di Gedung Media Indonesia, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Baca:
Rembuk Nasional 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Digelar Oktober
Zainal mengatakan, persoalan yang terlihat sepele ini tidak dapat dihiraukan, karena dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap masalah hukum.
Hal ini diamini Politikus NasDem Taufik Basari, masih ada permasalahan dalam pemilihan orang-orang yang membantu mewujudkan visi-misi Jokowi-JK, terutama pada ranah hukum.
“Orang-orang yang punya tugas untuk mengimplementasikan visi misi ini, para menteri, staf ahli dan sebagainya, adalah orang yang harus punya perspektif yang sama dengan konsep yang dimuat di dalam nawa cita,” katanya.
Baca:
Melihat Peta 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Taufik menyarankan, hal yang harus diperhatikan Presiden Jokowi adalah menempatkan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama dengan sang Presiden. Ssehingga tidak menimpulkan hasil pemikiran dengan penafsiran yang berbeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
