Mengutip Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden, di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017, disebutkan, di tahun ketiga, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim memfokuskan program pada pemerataan yang berkeadilan. Setidaknya ada empat aspek pemerataan yang dilakukan.
Pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Hal ini dilakukan untuk memperbesar kue ekonomi yang hendak dibagi secara adil. Kedua, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Hal itu perlu untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Ketiga, pemerataan yang berkeadilan dalam aspek kewilayahan. Langkah ini dengan harapan mengatasi ketimpangan wilayah. Keempat, pemerataan yang berkeadilan dalam aspek politik hukum keamanan dan kebudayaan. Hal ini ditegaskan untuk memastikan program-program pemerataan dapat dijalankan secara efektif.
Jika dirinci maka alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim pro pemerataan yakni sebanyak 36,8 persen untuk transfer ke daerah dan dana desa, sebanyak 26,5 persen untuk belanja non k/l, dan sebanyak 36,7 persen untuk belanja k/l.
Menilik dalam laporan itu, disebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK berupaya membesarkan kue ekonomi sebelum melakukan pemerataan. Jika ditelisik maka hal tersebut bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif dan tetap stabil. Sepanjang 2016, pertumbuhan ekonomi di 5,02 persen dan di kuartal I-2017 di 5,01 persen.
Tidak ditampik, duet Joko Widodo dan JK beserta para menterinya memang menorehkan sejumlah prestasi. Misalnya tingkat kemiskinan yakni dari Maret 2016 hingga Maret 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,22 persen menjadi 10,64 persen. Selain itu, ketimpangan pendapatan turun dari waktu ke waktu yang sekarang ini menjadi 0,393.
Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga bisa turun cukup tajam. Jika di 2014 mencapai 8,36 persen maka perlahan turun. Di 2015, tingkat inflasi menjadi 3,35 persen. Di 2016, tingkat inflasi menjadi 3,02 persen. Lalu di Agustus 2017, tingkat inflasi terkendali di posisi 3,62 persen. Hal itu mempengaruhi pengangguran yang turun 0,12 persen dari Februari 2016 ke Februari 2017.
Selain itu, prestasi lain yang belum lama ini didapat adalah naiknya indeks daya saing global. Di 2015 menduduki peringkat 37, lalu sempat turun di 2016 karena berada di peringkat 41. Namun, di 2017 peringkat daya saing kembali naik dan berada di peringkat 36. Hal itu sejalan dengan didapatkannya status layak investasi oleh Moody's, Fitch, dan Standard & Poor di 2017.
Terkait keberpihakan untuk mengatasi ketimpangan sosial, laporan itu mengungkapkan, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat terus meningkat. Pada 2015, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp20,76 triliun, lalu di 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, kemudian di 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp60 triliun.
Alokasi dana desa menjadi penting karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di desa dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini ditunjang dengan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2017 yang mencapai Rp52,2 triliun atau mencapai 47,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp110 triliun.
Terkait indeks pembangunan manusia tercatat terus menguat. Di 2014 tercatat 73,8, lalu naik menjadi 74,8 di 2016, dan kembali naik menjadi 75,3 di 2016. Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK terus menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Jika di 2015 angka kematian ibu mencapai 4,999 dan di 2016 mencapai 4,912 maka di semester I-2017 turun cukup tajam yakni menjadi 1.712. Sedangkan angka kematian bayi di 2015 mencapai 33.278, lalu mengalami penurunan menjadi 32.007 di 2016, dan di semester I-2017 turun tajam yakni menjadi 10.294.
Di sisi lain, salah satu penegasan program pemerataan yang difokuskan Presiden Jokowi di tahun ketiganya terlihat dari upaya membangun manusia di Papua. Indeks pembangunan manusia papua terus naik yakni di 2014 berada di 56,75, lalu di 2015 naik menjadi 57,25, dan di 2016 kembali naik menjadi 58,05.
Sementara indeks pembangunan manusia di Papua Barat yaitu di 2014 berada di 61,28, lalu di 2015 mengalami kenaikan menjadi 61,73, dan di 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 62,21. Bahkan, usia harapan hidup di Papua terus menguat jadi 65,09 di 2016. Sementara gini ratio turun yang artinya tingkat ketimpangan mulai hilang yakni di 0,39 pada 2016.
Salah satu kebijakan yang sempat heboh, yakni program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga juga terus digencarkan di bumi Papua yaitu bensin minimal RON 88 sebesar Rp5.450 per liter yang merupakan jenis BBM khusus penugasan, dan minyak solar 48 sebesar Rp5.150 yang merupakan jenis BBM tertentu.
Terkait jalan Trans Papua terbagi dalam tiga segmen. Segmen pertama: Jayapura-Arso-Waris-Yetti. Segmen kedua: Yetti-Ubrub-Oksibil. Segmen ketiga: Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke. Adapun total panjang jalan Transp Papua mencapai 3.259,45 kilometer (km). Penerima Kartu Indonesia Sehat di Papua dan Papua Barat sampai Juli 2017 mencapai 3,33 juta.
Selain itu, pemerintah memiliki strategi Indonesia sentris guna mengatasi ketimpangan wilayah. Persebaran proyek prioritas nasional merata di beberapa wilayah di Tanah Air. Menurut laporan tersebut, Bali dan Nusa Tenggara tercatat ada sebanyak 15 proyek dengan nilai mencapai Rp11 triliun.
Lalu Sumatera sebanyak 61 proyek dengan nilai Rp638 triliun. Kalimantan sebanyak 24 proyek dengan nilai Rp564 triliun. Sementara di Sulawesi tercatat 27 proyek dengan nilai Rp155 triliun, dan Maluku & Papua tercatat sebanyak 13 proyek dengan nilai mencapai sebesar Rp444 triliun.
Berkaitan dengan investasi di luar Jawa masih dalam konteks Indonesia sentris maka pemerintah berupaya laju investasi di luar Jawa terus meningkat di masa-masa mendatang. Di semester I-2016, investasi yang totalnya mencapai Rp298,1 triliun maka komposisinya di luar Jawa mencapai 45,5 persen dan di Jawa mencapai 54,5 persen.
Kemudian, komposisi tersebut mulai sedikit berubah di semester I-2017, yakni dari total investasi sebesar Rp336,7 triliun maka sebanyak 46,0 persen berada di luar Jawa dan sebanyak 54,0 persen berada di Jawa. Adapun total nilai investasi hingga sekarang ini yakni swasta mencapai Rp2.414 triliun, APBN sebesar Rp25 triliun, dan BUMN/D sebesar Rp1.258 triliun.
Lalu, mengenai program menciptakan stabilitas politik dan rasa aman maka Jokowi-JK mampu mencatat indeks demokrasi di posisi 70,09 di 2016, atau turun dibandingkan dengan di 2015 yang berada di posisi 72,82. Menurut laporan tersebut, tingkat demokrasi di Tanah Air secara umum masih dalam kategori sedang.
Jumlah kabupaten/kota yang peduli terhadap HAM juga tercatat meningkat yaitu jika di 2014 berada di posisi 56, lalu mengalami kenaikan menjadi 132 di 2015, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 228 di 2016. Sedangkan indeks kebahagiaan di 2014 di posisi 68,28 dan di 2017 kembali menguat menjadi di posisi 70,69.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
