medcom.id, Jakarta: Pakar hukum Zainal Arifon menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di tiga tahun pemerintahannya. Salah satu masalah krusial ialah koordinasi Presiden dan para pembantunya.
"Coba tanyakan kepada menteri dan Presiden, sejauh mana koordinasi dia dengan perundang-undangan? Tidak ada arahan yang diberikan oleh Presiden untuk mempertahankan posisi-posisi tertentu. Dan akhirnya kebingungan sendiri," tegas Zainal dalam focus group discussion Research Center Media Group (RCMG) di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 17 Oktober 2017.
Kurangnya koordinasi, terang Zainal, bisa dilihat dari kekuatan Kabinet Kerja sejak Jokowi-Kalla menjabat. Masyarakat kerap disuguhi perbedaan pendapat antara Kepala Negara dan menteri dalam tiga tahun kepemimpinannya.
"Berbeda pendapat dalam sistem presidensial itu tentu saja tidak dosa. Tapi harus dilakukan di dalam rapat kabinet. Ketika di luar, yang namanya menteri adalah pembantu presiden. Apa yang presiden perintahkan, itu yang harus keluar," ucap dia.
Itu masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Ia tak mau hal tak layak semacam itu kembali dipertontonkan di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Kalla.
Perbedaan pandangan memang sempat beberapa kali terjadi. Presiden Ketujuh Indonesia itu bahkan beberapa kali menegur menteri-menterinya agar tak membuat kebijakan yang berpotensi memunculkan kegaduhan.
Baca: Presiden tak Ingin Peraturan Menteri Mempersulit Investasi
Tak melulu bidang hukum, salah satu yang kerap disentil Jokowi ialah bidang perekonomian. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu tak mau peraturan menteri (Permen) mempersulit investor dan peningkatan ekspor.
Tak hanya itu, Jokowi juga sempat terang-terangan menyinggung Permen yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Ia menyebut ada permen di dua kementerian itu mendapat respons negatif oleh investor karena dianggap menghambat investasi.
"Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-permen yang lain. Hati-hati," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.
medcom.id, Jakarta: Pakar hukum Zainal Arifon menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di tiga tahun pemerintahannya. Salah satu masalah krusial ialah koordinasi Presiden dan para pembantunya.
"Coba tanyakan kepada menteri dan Presiden, sejauh mana koordinasi dia dengan perundang-undangan? Tidak ada arahan yang diberikan oleh Presiden untuk mempertahankan posisi-posisi tertentu. Dan akhirnya kebingungan sendiri," tegas Zainal dalam focus group discussion Research Center Media Group (RCMG) di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 17 Oktober 2017.
Kurangnya koordinasi, terang Zainal, bisa dilihat dari kekuatan Kabinet Kerja sejak Jokowi-Kalla menjabat. Masyarakat kerap disuguhi perbedaan pendapat antara Kepala Negara dan menteri dalam tiga tahun kepemimpinannya.
"Berbeda pendapat dalam sistem presidensial itu tentu saja tidak dosa. Tapi harus dilakukan di dalam rapat kabinet. Ketika di luar, yang namanya menteri adalah pembantu presiden. Apa yang presiden perintahkan, itu yang harus keluar," ucap dia.
Itu masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Ia tak mau hal tak layak semacam itu kembali dipertontonkan di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Kalla.
Perbedaan pandangan memang sempat beberapa kali terjadi. Presiden Ketujuh Indonesia itu bahkan beberapa kali menegur menteri-menterinya agar tak membuat kebijakan yang berpotensi memunculkan kegaduhan.
Baca: Presiden tak Ingin Peraturan Menteri Mempersulit Investasi
Tak melulu bidang hukum, salah satu yang kerap disentil Jokowi ialah bidang perekonomian. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu tak mau peraturan menteri (Permen) mempersulit investor dan peningkatan ekspor.
Tak hanya itu, Jokowi juga sempat terang-terangan menyinggung Permen yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Ia menyebut ada permen di dua kementerian itu mendapat respons negatif oleh investor karena dianggap menghambat investasi.
"Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-permen yang lain. Hati-hati," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
