Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah membantu program prioritas nasional, yakni penanganan stunting. Dia mengatakan pemerintah daerah memiliki peran sangat krusial karena penanganan harus dilakukan mulai dari hulu.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, salah satu penyumbang stunting terbesar adalah problem saat bayi masih dalam kandungan. Angkanya mencapai 23 persen. Masalah itu muncul karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik pada ibu hamil.
"Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN, mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi pada ibu hamil. Dicek apakah anemia atau tidak. Dicek betul karena kuncinya ada di situ," ujar Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
Setelah itu, masalah lain yang perlu ditangani adalah ketika anak berusia 0-23 bulan. Di fase itu, rasio pemicu stunting berada di level 37 persen.
Banyak orang tua yang memberikan anak mereka makanan-makanan instan seperti biskuit dan bubur siap saji pada masa usia tersebut, yang menurut Jokowi, semestinya tidak boleh dilakukan.
"Ini banyak dilakukan, padahal ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besi. Hati ayam, telor, teri nasi, ini kita harus ngerti. Kalau tidak ngerti bagaimana mau mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik," tegas dia.
Kepala Negara juga memerintahkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota mendorong puskesmas dan posyandu secara aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita di wilayah masing-masing. Sampaikan terus informasi tentang pentingnya memberikan ASI ekslusif selama enam bulan.
"Itu harus dimonitor terus di lapangan karena setiap ibu itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda," ujar dia.
Dia menginstruksikan semua kepala daerah memanfaatkan platform digital sebagai alat pengawasan di lapangan. Langkah tersebut terbukti berhasil diterapkan di Sumedang, Jawa Barat.
"Saya mengapresiasi apa yg telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Saya sudah perintahkan untuk menyampaikan platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Jadi yang lain tinggal tiru saja, copy saja," papar Jokowi.
Presiden menyebut angka stunting di Tanah Air pada 2021 masih mencapai 24 persen.
Pemerintah menargetkan jumlah itu bisa turun hingga menjadi 14 persen pada 2024.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah membantu program prioritas nasional, yakni
penanganan stunting. Dia mengatakan
pemerintah daerah memiliki peran sangat krusial karena penanganan harus dilakukan mulai dari hulu.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, salah satu penyumbang stunting terbesar adalah problem saat bayi masih dalam kandungan. Angkanya mencapai 23 persen. Masalah itu muncul karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik pada ibu hamil.
"Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN, mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi pada ibu hamil. Dicek apakah anemia atau tidak. Dicek betul karena kuncinya ada di situ," ujar Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
Setelah itu, masalah lain yang perlu ditangani adalah ketika anak berusia 0-23 bulan. Di fase itu, rasio pemicu stunting berada di level 37 persen.
Banyak orang tua yang memberikan anak mereka makanan-makanan instan seperti biskuit dan bubur siap saji pada masa usia tersebut, yang menurut Jokowi, semestinya tidak boleh dilakukan.
"Ini banyak dilakukan, padahal ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besi. Hati ayam, telor, teri nasi, ini kita harus ngerti. Kalau tidak ngerti bagaimana mau mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik," tegas dia.
Kepala Negara juga memerintahkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota mendorong puskesmas dan posyandu secara aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita di wilayah masing-masing. Sampaikan terus informasi tentang pentingnya memberikan ASI ekslusif selama enam bulan.
"Itu harus dimonitor terus di lapangan karena setiap ibu itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda," ujar dia.
Dia menginstruksikan semua kepala daerah memanfaatkan platform digital sebagai alat pengawasan di lapangan. Langkah tersebut terbukti berhasil diterapkan di Sumedang, Jawa Barat.
"Saya mengapresiasi apa yg telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Saya sudah perintahkan untuk menyampaikan platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Jadi yang lain tinggal tiru saja,
copy saja," papar Jokowi.
Presiden menyebut angka stunting di Tanah Air pada 2021 masih mencapai 24 persen.
Pemerintah menargetkan jumlah itu bisa turun hingga menjadi 14 persen pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
