Jakarta: Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka ruang wakil calon presiden yang akan diusung nanti berasal dari profesional atau non parpol. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk menunjukkan demokrasi.
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, syarat cawapres yang akan diusung dari non partai menurutnya harus punya basis massa. Hal itu berguna untuk mendongkrak elektabilitas.
"Capres-cawapres itu kan saling menguatkan ya. cawapres menjadi penting karena kalau milih cawapresnya salah itu tidak akan efektif, tidak akan mendongkrak atau menambah elektoral. jadi memang, menjadi penting untuk menilai capres dan cawapres yang ideal," kata Pangi saat dihubungi Medcom.id, Jumat 22 Juli 2022.
Pangi mencontohkan sejumlah calon yang mempunyai elektoral seperti Ridwan Kamil yang punya basis massa di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa representasi NU, Erick Thohir dan Sandiaga Uno representasi pebisnis.
"Tapi kalau klasternya Ketua Umum Partai Demokrat AHY misalnya, atau Andika Perkasa dari klaster militer," kata Pangi.
Namun beda hal dengan Anies Baswedan. Anies kata Pangi, akan diusung menjadi capres bukan cawapres.
"Jadi agak complecated," kata Pangi.
Namun CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting ini menyarankan kepada KIB tetap mengusung capres atau cawapresnya berasal dari kader partai. Pangi tak mau partai politik dianggap tak mampu mencetak kader yang mumpuni untuk diusung sebagai capres atau cawapres.
"Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap tidak mampu dan tidak bisa diandalkan. Tiket untuk Pilpres atau Pileg jangan dijual ke yang lain tapi dipakai untuk kader, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai, yang sudah berkarya, mestinya begitu idealnya," kata Pangi.
Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.
"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.
"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.
Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.
Jakarta: Koalisi Indonesia Bersatu (
KIB) membuka ruang wakil calon presiden yang akan diusung nanti berasal dari profesional atau non parpol. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk menunjukkan demokrasi.
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, syarat cawapres yang akan diusung dari
non partai menurutnya harus punya basis massa. Hal itu berguna untuk mendongkrak elektabilitas.
"Capres-cawapres itu kan saling menguatkan ya. cawapres menjadi penting karena kalau milih cawapresnya salah itu tidak akan efektif, tidak akan mendongkrak atau menambah elektoral. jadi memang, menjadi penting untuk menilai capres dan cawapres yang ideal," kata Pangi saat dihubungi Medcom.id, Jumat 22 Juli 2022.
Pangi mencontohkan sejumlah calon yang mempunyai elektoral seperti Ridwan Kamil yang punya basis massa di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa representasi NU, Erick Thohir dan Sandiaga Uno representasi pebisnis.
"Tapi kalau klasternya Ketua Umum Partai Demokrat AHY misalnya, atau Andika Perkasa dari klaster militer," kata Pangi.
Namun beda hal dengan Anies Baswedan. Anies kata Pangi, akan diusung menjadi capres bukan cawapres.
"Jadi agak complecated," kata Pangi.
Namun CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting ini menyarankan kepada KIB tetap mengusung capres atau cawapresnya berasal dari kader partai. Pangi tak mau partai politik dianggap tak mampu mencetak kader yang mumpuni untuk diusung sebagai capres atau cawapres.
"Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap tidak mampu dan tidak bisa diandalkan. Tiket untuk Pilpres atau Pileg jangan dijual ke yang lain tapi dipakai untuk kader, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai, yang sudah berkarya, mestinya begitu idealnya," kata Pangi.
Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.
"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.
"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.
Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
