Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong mengusut aliran dana kejahatan lingkungan. Semua pihak yang terlibat harus diungkap.
"Mau itu mengalir ke partai, pengusaha, pejabat, atau siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, bongkar semua," kata Wakil Ketus Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Januari 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menegaskan dugaan aliran dana tersebut tak boleh dibiarkan. Dirinya tidak ingin uang kotor tersebut digunakan untuk mengintervensi pemilu di Indonesia.
"Sebab bahaya sekali kalau apa yang dikhawatirkan PPATK benar terjadi," ungkap dia.
Sahroni juga meminta PPATK segera melakukan kolaborasi dengan perangkat-perangkat penegak hukum lainnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. Sehingga, eksekusi bisa dilakukan dengan maksimal.
"PPATK harus langsung jalin kolaborasi dengan KPK, Polri, dan perangkat hukum lainnya yang dibutuhkan guna bongkar dugaan ini. Harus ditindak lanjuti dengan cepat kalau serius ingin usut ini barang," sebut dia.
PPATK juga diminta konsisten mengungkap berbagai penyelewengan. Mereka tak boleh takut dengan berbagai intervensi yang dilayangkan kepada mereka.
"Dan jika nantinya PPATK mendapat banyak tekanan-tekanan, ingat jangan pernah takut dan goyah," ujar dia.
Sebelumnya, PPATK mengungkap aliran duit dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp1 triliun di satu kasus. PPATK menyebut salah satunya duit mengalir ke anggota partai politik.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengkhawatirkan aliran dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Mengingat, saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik.
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK) didorong mengusut aliran dana kejahatan lingkungan. Semua pihak yang terlibat harus diungkap.
"Mau itu mengalir ke partai, pengusaha, pejabat, atau siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, bongkar semua," kata Wakil Ketus Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Januari 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu menegaskan dugaan aliran dana tersebut tak boleh dibiarkan. Dirinya tidak ingin uang kotor tersebut digunakan untuk mengintervensi pemilu di Indonesia.
"Sebab bahaya sekali kalau apa yang dikhawatirkan PPATK benar terjadi," ungkap dia.
Sahroni juga meminta PPATK segera melakukan kolaborasi dengan perangkat-perangkat penegak hukum lainnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. Sehingga, eksekusi bisa dilakukan dengan maksimal.
"PPATK harus langsung jalin kolaborasi dengan KPK, Polri, dan perangkat hukum lainnya yang dibutuhkan guna bongkar dugaan ini. Harus ditindak lanjuti dengan cepat kalau serius ingin usut ini barang," sebut dia.
PPATK juga diminta konsisten mengungkap berbagai penyelewengan. Mereka tak boleh takut dengan berbagai intervensi yang dilayangkan kepada mereka.
"Dan jika nantinya PPATK mendapat banyak tekanan-tekanan, ingat jangan pernah takut dan goyah," ujar dia.
Sebelumnya,
PPATK mengungkap aliran duit dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp1 triliun di satu kasus. PPATK menyebut salah satunya duit mengalir ke anggota partai politik.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengkhawatirkan aliran dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Mengingat, saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
