Jakarta: Pemerintah berencana mengevaluasi kebijakan pemberlakuan kebijakan masyarakat (PPKM) mikro. Namun, harus ada aturan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya.
"Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2021.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR itu menyebut PPKM mikro yang saat ini diberlakukan dinilai tak berhasil. Jika kebijakan baru nanti hampir sama, maka tak akan berdampak apa-apa.
"Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga," ungkap dia.
Banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara itu, pada tataran praktik, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," ungkap Saleh.
Baca: Jokowi: Kajian PPKM Mikro Darurat Difinalisasi
Dia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang enggan menerapkan lockdown. Sebab, penyebaran covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.
Jika tidak mampu total, pemerintah disarankan menerapkan lockdown akhir pekan. Sehingga, produktivitas masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, upaya mengurangi penyebaran covid-19 dilakukan pada akhir pekan.
"Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran covid-19," sebut dia.
Selain itu, Saleh mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi covid-19. Seperti ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan.
Tak hanya itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sebab, protokol kesehatan adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid.
"Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah berencana mengevaluasi kebijakan pemberlakuan kebijakan masyarakat (PPKM) mikro. Namun, harus ada aturan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya.
"Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2021.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR itu menyebut PPKM mikro yang saat ini diberlakukan dinilai tak berhasil. Jika kebijakan baru nanti hampir sama, maka tak akan berdampak apa-apa.
"Sebab, kalau sama dengan
PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga," ungkap dia.
Banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara itu, pada tataran praktik, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," ungkap Saleh.
Baca:
Jokowi: Kajian PPKM Mikro Darurat Difinalisasi
Dia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang enggan menerapkan
lockdown. Sebab, penyebaran covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.
Jika tidak mampu total, pemerintah disarankan menerapkan
lockdown akhir pekan. Sehingga, produktivitas masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, upaya mengurangi penyebaran covid-19 dilakukan pada akhir pekan.
"Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran covid-19," sebut dia.
Selain itu, Saleh mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi covid-19. Seperti ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan
tracing, serta obat-obatan.
Tak hanya itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sebab, protokol kesehatan adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid.
"Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
