Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kajian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat hampir rampung. Kajian tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan (kasus covid-19) sangat tinggi dan kita harapkan selesai untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.
Jokowi belum memastikan berapa lama PPKM Mikro Darurat diberlakukan. Dia menyebut pemberlakuan bisa satu atau dua minggu.
“Petanya sudah kita ketahui semuanya khusus di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Kepala Negara.
Jokowi mengatakan ada 44 kabupaten/kota dan enam provinsi dengan nilai asesmen empat. Sehingga, wilayah tersebut perlu perlakuan khusus sesuai indikator laju penularan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Kondisi ini harus kita sampaikan apa adanya,” tegas dia.
Baca: Aturan PPKM Darurat dalam Tahap Finalisasi
Jokowi mencontohkan penyebaran covid-19 di Jakarta Barat yang merata. Sehingga, butuh keputusan tegas menyelesaikan masalah tersebut.
PPKM Mikro Darurat berlaku Jumat, 2 Juli 2021. Wacana itu sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021," tulis data yang diterima dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Selasa, 29 Juni 2021
PPKM mikro darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing gubernur. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Evaluasi setiap dua minggu," tulis data KPC-PEN.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengatakan kajian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat hampir rampung. Kajian tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan (kasus covid-19) sangat tinggi dan kita harapkan selesai untuk memutuskan diberlakukannya
PPKM Darurat,” kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.
Jokowi belum memastikan berapa lama PPKM Mikro Darurat diberlakukan. Dia menyebut pemberlakuan bisa satu atau dua minggu.
“Petanya sudah kita ketahui semuanya khusus di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Kepala Negara.
Jokowi mengatakan ada 44 kabupaten/kota dan enam provinsi dengan nilai asesmen empat. Sehingga, wilayah tersebut perlu perlakuan khusus sesuai indikator laju penularan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Kondisi ini harus kita sampaikan apa adanya,” tegas dia.
Baca:
Aturan PPKM Darurat dalam Tahap Finalisasi
Jokowi mencontohkan penyebaran covid-19 di Jakarta Barat yang merata. Sehingga, butuh keputusan tegas menyelesaikan masalah tersebut.
PPKM Mikro Darurat berlaku Jumat, 2 Juli 2021. Wacana itu sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021," tulis data yang diterima dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Selasa, 29 Juni 2021
PPKM mikro darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing gubernur. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Evaluasi setiap dua minggu," tulis data KPC-PEN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
