Ilustrasi ASN. MI/Ramdani
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani

PPKM Darurat, ASN di Sektor Non-esensial WFH 100%

Theofilus Ifan Sucipto • 02 Juli 2021 16:31
Jakarta: Aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintah di sektor non esensial mesti bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan itu untuk mendukung upaya pencegahan penularan covid-19.
 
Keputusan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Masa Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
 
“Dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan,” dikutip dari salinan SE yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


SE mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian harus menentukan jumlah minimal pegawai yang masuk kantor. Pembatasan bila dalam penerapan penyesuaian kerja terdapat alasan mendesak bagi pegawai masuk kantor.
 
Berikutnya, ASN pada instansi pemerintah di sektor esensial diizinkan bekerja dari kantor atau work from office (WHO). Namun jumlahnya maksimal 50 persen dari kapasitas.
 
(Baca: ASN Dilarang Keluar Kota Kecuali yang Memenuhi Persyaratan Ini)
 
“Pegawai ASN pada instansi pemerintah di sektor kritikal melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100 persen,” tulis SE itu.
 
ASN yang WHO tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penyesuaian kerja tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 
Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memantau dan mengawasi pemenuhan dan target kerja pegawai. Kemudian menyederhanakan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 
“Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” bunyi beleid tersebut.
 
SE berlaku sampai PPKM Darurat di Jawa dan Bali berakhir atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut. SE ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada Jumat, 2 Juli 2021.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif