Jakarta: Situs Sekretariat Kabinet diretas pada Sabtu, 30 Juli 2021. Badan Sandi Siber Negara (BSSN) diminta bekerja lebih keras agar kejadian itu tidak terulang.
"Kejadian ini memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kerja-kerja BSSN," kata anggota Komisi I Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Agustus 2021.
Christina mencatat situs Sekretariat Kabinet sudah tiga kali diretas. Dia mempertanyakan kinerja BSSN yang seharusnya memastikan situs tidak bisa diserang.
"Indonesia memiliki BSSN yang sejatinya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya untuk memastikan keamanan siber berjalan optimal," ujar Christina.
(Baca: BSSN: 448 Juta Serangan Siber Terjadi Selama 2021)
Politikus Golkar itu meminta BSSN mengevaluasi kinerja. Christina menilai peretasan pada situs Sekretariat Kabinet fatal.
Christina juga meminta pemerintah segera melegalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang bisa mengatur kewajiban pengelola data pribadi menjaga sistem keamanan siber.
"Regulasi ini nantinya akan memastikan audit bisa dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi pemerintah, maupun perusahaan swasta untuk memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan atau kebocoran data dengan optimal atau tidak," tutur Christina.
Jakarta: Situs Sekretariat Kabinet
diretas pada Sabtu, 30 Juli 2021. Badan Sandi Siber Negara (
BSSN) diminta bekerja lebih keras agar kejadian itu tidak terulang.
"Kejadian ini memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kerja-kerja BSSN," kata anggota
Komisi I Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Agustus 2021.
Christina mencatat situs Sekretariat Kabinet sudah tiga kali diretas. Dia mempertanyakan kinerja BSSN yang seharusnya memastikan situs tidak bisa diserang.
"Indonesia memiliki BSSN yang sejatinya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya untuk memastikan keamanan siber berjalan optimal," ujar Christina.
(Baca:
BSSN: 448 Juta Serangan Siber Terjadi Selama 2021)
Politikus Golkar itu meminta BSSN mengevaluasi kinerja. Christina menilai peretasan pada situs Sekretariat Kabinet fatal.
Christina juga meminta pemerintah segera melegalkan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang bisa mengatur kewajiban pengelola data pribadi menjaga sistem keamanan siber.
"Regulasi ini nantinya akan memastikan audit bisa dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi pemerintah, maupun perusahaan swasta untuk memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan atau kebocoran data dengan optimal atau tidak," tutur Christina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
