Jokowi Disebut Tak Nyaman dengan Harga dan Aturan Kewajiban PCR

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak nyaman dengan aturan perjalanan harus negatif berdasarkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR). Hal itu disampaikan relawan Jokowi Mania (Joman). "Presiden tidak nyaman," kata Ketua Joman Immanuel Ebenezer di PTUN Jakarta, Rawamangun, Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021. Dia menyebut kewajiban PCR bagi pelaku perjalanan transportasi udara bukan instruksi dari Kepala Negara. Melainkan keputusan yang diambil sepihak para menteri terkait.  "Ini kebijakan menteri, sekali lagi ini kebijakan menteri, bukan kebijakan presiden," ungkap Immanuel. Ketidaknyamanan Jokowi terlihat pada keputusan penurunan harga PCR. Kepala Negara ingin biaya tes PCR mandiri maksimal Rp300 ribu. "Artinya apa? Mereka tidak pernah berkoordinasi dengan presiden," sebutnya. Baca: Mahal, Relawan Jokowi Gugat Inmendagri Soal Syarat Tes PCR Menurut Immanuel, jika PCR diwajibkan sebagai syarat perjalanan maka harus dimurahkan. Jangan sampai ketentuan tersebut memberatkan masyarakat. "Kalau seandainya PCR lebih efektif, oke kita ikutin. Tapi semurah-murahnya, paling murah Rp10 ribu paling mahal Rp100 ribu," ujar dia. Ketentuan kewajiban PCR bagi pelaku perjalanan transportasi udara dari dan ke Jawa-Bali termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Aturan itu dikeluarkan menyikapi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Ketentuan tersebut ditentang sebagian masyarakat. Bahkan, Joman mengajukan gugatan ke PTUN agar aturan tersebut dibatalkan.