Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak program tak jelas sasarannya lantaran kualitas perencanaan buruk. Akibatnya, hasil program tak terlihat.
"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar apa? Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.
Jokowi juga menyebut banyak program tak sinkron dengan program lainnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah.
"Saya melihat ini di lapangan terus terjadi. Contohnya, waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier enggak ada. Bangun pelabuhan, tapi tidak ada akses jalan ke situ," ucap Jokowi.
(Baca: Jokowi: Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Masih Rendah)
Dia menegaskan pembangunan yang tidak terencana membuat daya ungkit perekonomian tidak optimal. Masyarakat malah dirugikan.
"Masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal," tegas dia.
Kepala Negara memberikan keleluasaan pemerintah daerah atau kementerian menjalankan program. Namun, Jokowi mengingatkan mesti sesuai kondisi di lapangan.
"Jangan terus kita ini mengulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas. Tidak adaptif terhadap situasi hari ini," ujar dia.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak program tak jelas sasarannya lantaran kualitas perencanaan buruk. Akibatnya, hasil program tak terlihat.
"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar apa? Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.
Jokowi juga menyebut banyak program tak sinkron dengan program lainnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah.
"Saya melihat ini di lapangan terus terjadi. Contohnya, waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier enggak ada. Bangun pelabuhan, tapi tidak ada akses jalan ke situ," ucap Jokowi.
(Baca:
Jokowi: Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Masih Rendah)
Dia menegaskan pembangunan yang tidak terencana membuat daya ungkit perekonomian tidak optimal. Masyarakat malah dirugikan.
"Masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal," tegas dia.
Kepala Negara memberikan keleluasaan pemerintah daerah atau kementerian menjalankan program. Namun, Jokowi mengingatkan mesti sesuai kondisi di lapangan.
"Jangan terus kita ini mengulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas. Tidak adaptif terhadap situasi hari ini," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
