Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan realisasi belanja pemerintah rendah masih rendah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru 15 persen dari Rp1.006,4 triliun.
"Baru terealisasi 7 persen untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.
Realisasi PEN baru mencapai Rp172,35 triliun atau sekitar 24 persen dari total anggaran Rp699,43 triliun per 11 Mei 2021. Jokowi menginstruksikan seluruh anggaran cepat dibelanjakan.
"Kecepatan (penting), tapi (penting) juga ketepatan sasar. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini yang saya minta tadi untuk dikawal," kata Jokowi.
(Baca: Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp182,39 Triliun)
Kepala Negara menyampaikan pada kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru 10,98 persen. Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.
"Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya seluruh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini," tutur Jokowi.
Jokowi memerintahkan APIP memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. "Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," ujar Jokowi.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan realisasi belanja pemerintah rendah masih rendah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN) baru 15 persen dari Rp1.006,4 triliun.
"Baru terealisasi 7 persen untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.
Realisasi PEN baru mencapai Rp172,35 triliun atau sekitar 24 persen dari total anggaran Rp699,43 triliun per 11 Mei 2021. Jokowi menginstruksikan seluruh anggaran cepat dibelanjakan.
"Kecepatan (penting), tapi (penting) juga ketepatan sasar. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini yang saya minta tadi untuk dikawal," kata Jokowi.
(Baca:
Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp182,39 Triliun)
Kepala Negara menyampaikan pada kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru 10,98 persen. Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.
"Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya seluruh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini," tutur Jokowi.
Jokowi memerintahkan APIP memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. "Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
