Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya tak memaksakan mengincar kursi ketua MPR. Basarah sadar partainya sebagai partai pemenang pemilu sudah dipastikan mendapatkan jatah kursi ketua DPR.
"Kita hormati pendapat yang mengatakan kalau ketua DPR sudah dari PDIP, sebaiknya ketua MPR tidak dari PDIP. Kami dalam posisi menghormati pandangan demikian," kata Basarah di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Memang diakui Basarah tidak ada aturan atau larangan pimpinan DPR dan MPR dari partai yang sama. Sepanjang nama-nama yang dipilih disepakati oleh partai-partai yang ada di parlemen dalam sidang paripurna nanti.
"Artinya bebas aja sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR itu. Tapi bagi PDI Perjuangan, yang memiliki semangat gotong royong kebersamaan tentu kita ingin memegang etika politik yang demikian itu," jelas Basarah.
Baca juga: PDIP Belum Rumuskan Nama-nama Calon Menteri
PDIP melihat untuk kursi ketua MPR masih terjadi dinamika. Pasalnya, beberapa partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf seperti Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengincar posisi ketua MPR.
"Karena MPR itu lembaga permusyawaratan, maka saya harapkan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan voting," ujar Basarah.
Wakil Ketua MPR itu berharap pimpinan partai politik dipersilakan melobi fraksi-fraksi di parlemen. Ia tak berharap terjadi kebuntuan komunikasi politik dalam pemilihan Ketua MPR seperti pada 2014 yang lalu.
"Nanti paripurna MPR untuk memilih pimpinan baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting karena itu tradisi khas demokrasi Pancasila Indonesia," pungkasnya.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya tak memaksakan mengincar kursi ketua MPR. Basarah sadar partainya sebagai partai pemenang pemilu sudah dipastikan mendapatkan jatah kursi ketua DPR.
"Kita hormati pendapat yang mengatakan kalau ketua DPR sudah dari PDIP, sebaiknya ketua MPR tidak dari PDIP. Kami dalam posisi menghormati pandangan demikian," kata Basarah di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Memang diakui Basarah tidak ada aturan atau larangan pimpinan DPR dan MPR dari partai yang sama. Sepanjang nama-nama yang dipilih disepakati oleh partai-partai yang ada di parlemen dalam sidang paripurna nanti.
"Artinya bebas aja sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR itu. Tapi bagi PDI Perjuangan, yang memiliki semangat gotong royong kebersamaan tentu kita ingin memegang etika politik yang demikian itu," jelas Basarah.
Baca juga:
PDIP Belum Rumuskan Nama-nama Calon Menteri
PDIP melihat untuk kursi ketua MPR masih terjadi dinamika. Pasalnya, beberapa partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf seperti Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengincar posisi ketua MPR.
"Karena MPR itu lembaga permusyawaratan, maka saya harapkan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan
voting," ujar Basarah.
Wakil Ketua MPR itu berharap pimpinan partai politik dipersilakan melobi fraksi-fraksi di parlemen. Ia tak berharap terjadi kebuntuan komunikasi politik dalam pemilihan Ketua MPR seperti pada 2014 yang lalu.
"Nanti paripurna MPR untuk memilih pimpinan baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting karena itu tradisi khas demokrasi Pancasila Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
