Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya belum merumuskan nama-nama calon menteri yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kewenangan tersebut ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
“Jadi, barang siapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian, (penetapan) menjadi menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Basarah di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Basarah menjelaskan calon menteri dari PDIP harus mendapatkan dua restu. Pertama, prerogatif dari Megawati Soekarno Putri untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi. Kedua, ujar dia, wewenang Presiden Jokowi dalam menentukan nama-nama menterinya.
Baca juga: Komposisi Logis Diperlukan untuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf
“Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi,” jelasnya.
Sejauh ini, terang Basarah, Megawati masih belum memikirkan komposisi nama-nama calon menteri. Ia menyadari ada hal yang lebih besar dan fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Konsolidasi kebangsaan akibat segregasi dan polarisasi di tengah masyarakat lebih penting diselesaikan ketimbang merumuskan nama calon menteri.
“Saya kira itu yang sedang menjadi agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi,” ungkap Basarah.
Baca juga: Parpol Harus Berani Tampilkan Calon Menteri
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya belum merumuskan nama-nama calon menteri yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kewenangan tersebut ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
“Jadi, barang siapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian, (penetapan) menjadi menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Basarah di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Basarah menjelaskan calon menteri dari PDIP harus mendapatkan dua restu. Pertama, prerogatif dari Megawati Soekarno Putri untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi. Kedua, ujar dia, wewenang Presiden Jokowi dalam menentukan nama-nama menterinya.
Baca juga:
Komposisi Logis Diperlukan untuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf
“Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi,” jelasnya.
Sejauh ini, terang Basarah, Megawati masih belum memikirkan komposisi nama-nama calon menteri. Ia menyadari ada hal yang lebih besar dan fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Konsolidasi kebangsaan akibat segregasi dan polarisasi di tengah masyarakat lebih penting diselesaikan ketimbang merumuskan nama calon menteri.
“Saya kira itu yang sedang menjadi agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi,” ungkap Basarah.
Baca juga:
Parpol Harus Berani Tampilkan Calon Menteri
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
