Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Presiden Desak Kabinet Mendandani BPJS Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan
Damar Iradat • 21 November 2019 16:12
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Kabinet Indonesia Maju memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan dinilai belum diurus dengan baik.
 
"Laporan terakhir yang saya terima bahwa cakupan kepesertaan untuk JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) itu sudah mencapai dari 133 juta (jiwa) di 2014, sekarang sudah 222 juta," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai program kesehatan nasional, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.
 
Menurut dia, 96 juta dari seluruh pesertaBPJSmeliputi masyarakat tidak mampu yang iurannya digratiskan pemerintah. Biaya bulananan yang ditanggung mereka dibantu pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga 2018, kata dia, pemerintah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun. Selain itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah daerah, yakni 37 juta jiwa dan TNI-Polri 17 juta jiwa. Artinya, sekitar 150 juta jiwa disubsidi pemerintah.
 
Jokowi juga menyampaikan hal-hal yang harus menjadi prioritas kerja dalam bidang kesehatan. Orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi harus diarahkan kepada pencegahan.
 
Eks Gubernur DKI itu meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengambil langkah inovatif mengajak masyarakat hidup sehat. Hal ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat.
 
Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Terawan saling berkoordinasi. "Kalau ada hal yang berkaitan dengan masalah di lapangan, siapa yang menjadi penanggung jawab bukan lempar sana dan lempar sini," papar dia.
 
Selain itu, Jokowi meminta keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan disederhanakan sehingga masyarakat dapat membeli obat murah. Jokowi pun mengaku mendapat laporan 95 persen bahan baku obat masih tergantung pada impor.
 
"Saya juga minta diperbesar skema insetif bagi riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. Tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset itu disambungkan dengan indsutri penghasil alat kesehatan dalam negeri," jelas dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif