Ilustrasi Kejaksaan Agung. MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi Kejaksaan Agung. MI/Pius Erlangga.

Kejagung Bakal Diberi Wewenang Penyadapan

Nasional penyadapan
Nur Azizah • 27 November 2019 10:34
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR akan memberi wewenang penyadapan pada tahap putusan kepada Kejaksaan Agung. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan penyadapan dilakukan untuk memburu aset negara yang diselewengkan.
 
"Kemungkinan besar akan kita coba memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung sebagai eksekutor untuk bisa melakukan penyadapan terhadap pengejaran aset-aset yang harusnya menjadi kerugian negara," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
 
Baleg masih mengkaji wacana ini. Ia menyebut penyadapan dipercaya bisa menemukan aset negara yang disembunyikan para buronan di luar negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan itu menurut saya suatu hal yang sangat bagus, karena kalau tidak nanti kasihan, putusan pengadilannya, buron semua. Kemudian dia berada di luar dan kita tidak mempunyai yurisdiksi untuk melakukan itu," jelas politikus Gerindra itu.
 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penyadapan harus diatur undang-undang khusus. Undang-undang itu bisa menyangkut bidang keamanan negara atau penegakan hukum.
 
"Nah, ini dua-duanya akan kita bahas di badan legislasi sehingga masukannya (dari Institute for Criminal Justice Reform) akan sangat berguna," ungkap dia.
 
Menurut dia, undang-undang khusus itu penting mengatur mekanisme dan wewenang penyadapan. Baleg DPR juga akan membahas mekanisme pemulihan aset kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
 
"Kalau selama ini penyadapan itu hanya di tingkat penyidikan, nanti di tahap pelaksanaan putusan khusus untuk tindak pidana korupsi," pungkasnya.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif