Bali: Kiai dan ulama yang hadir dalam Munas Alim Ulama menyerahkan lima rekomendasi untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lima seruan yang disusun dalam Muktamar V PKB di Bali untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pertama, alim ulama meminta kegiatan dakwah tak dikotori dengan kepentingan apa pun. Dakwah harus memberikan spirit kehidupan.
Kedua, Munas Alim Ulama ingin model dakwah Wali Songo yang terbukti efektif dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para alim ulama berharap konsep itu dijadikan patokan di era digital ini. Dakwah harus didorong memiliki kemampuan adaptasi perubahan pola hidup masyarakat di era sekarang.
“Model dakwah Wali Songo harus dipertahankan tapi dengan metode dukungan dan media perangkat yang berlaku di era digital,” kata Koordinator Munas Alim Ulama, Saifullah Maksum di Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019.
Baca: PBB Sebut Banyak Profesional di Partai
Ketiga, kata Saifullah, Munas Alim Ulama menyatakan kegiatan yang menciptakan sektarianisme, ekstremisme, rasisme, diskriminasi, dan memaksakan kehendak, tak bisa dianggap dakwah karena bertentangan dengan ajaran Alquran. Model dakwah seperti itu dinilai merusak harmoni bangsa.
“Sikap itu harus diluruskan bersama-sama sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, santun, dan bijak,” katanya.
Keempat, Munas Alim Ulama meminta PKB mendorong dialog di antara berbagai kelompok keagamaan agar dapat mengenali aspirasi dan harapan umat beragama yang beragam. Sebagai partai dakwah, PKB harus mendorong secara nyata ukhuwah Islamiyah di antara institusi keislaman yang ada secara berimbang dan selaras dengan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah.
Terakhir, Munas Alim Ulama memandang negara perlu memberikan afirmasi agar model dakwah Wali Songo bisa diakses publik di era digital saat ini. Pemerintah dan pihak yang punya otoritas dalam bidang teknologi digital agar dapat memberikan fasilitas untuk kegiatan dakwah yang diterbitkan di televisi dan media sosial.
“Sehingga hak masyarakat untuk mempelajari agama dengan benar dapat terjamin dan terjaga,” pungkasnya.
Bali: Kiai dan ulama yang hadir dalam Munas Alim Ulama menyerahkan lima rekomendasi untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lima seruan yang disusun dalam Muktamar V PKB di Bali untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pertama, alim ulama meminta kegiatan dakwah tak dikotori dengan kepentingan apa pun. Dakwah harus memberikan spirit kehidupan.
Kedua, Munas Alim Ulama ingin model dakwah Wali Songo yang terbukti efektif dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para alim ulama berharap konsep itu dijadikan patokan di era digital ini. Dakwah harus didorong memiliki kemampuan adaptasi perubahan pola hidup masyarakat di era sekarang.
“Model dakwah Wali Songo harus dipertahankan tapi dengan metode dukungan dan media perangkat yang berlaku di era digital,” kata Koordinator Munas Alim Ulama, Saifullah Maksum di Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019.
Baca: PBB Sebut Banyak Profesional di Partai
Ketiga, kata Saifullah, Munas Alim Ulama menyatakan kegiatan yang menciptakan sektarianisme, ekstremisme, rasisme, diskriminasi, dan memaksakan kehendak, tak bisa dianggap dakwah karena bertentangan dengan ajaran Alquran. Model dakwah seperti itu dinilai merusak harmoni bangsa.
“Sikap itu harus diluruskan bersama-sama sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, santun, dan bijak,” katanya.
Keempat, Munas Alim Ulama meminta PKB mendorong dialog di antara berbagai kelompok keagamaan agar dapat mengenali aspirasi dan harapan umat beragama yang beragam. Sebagai partai dakwah, PKB harus mendorong secara nyata ukhuwah Islamiyah di antara institusi keislaman yang ada secara berimbang dan selaras dengan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah.
Terakhir, Munas Alim Ulama memandang negara perlu memberikan afirmasi agar model dakwah Wali Songo bisa diakses publik di era digital saat ini. Pemerintah dan pihak yang punya otoritas dalam bidang teknologi digital agar dapat memberikan fasilitas untuk kegiatan dakwah yang diterbitkan di televisi dan media sosial.
“Sehingga hak masyarakat untuk mempelajari agama dengan benar dapat terjamin dan terjaga,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
