Jakarta: Partai Bulan Bintang (PBB) tak keberatan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari profesional diisi orang partai. Juru bicara PBB, Sukmo Harsono, menyebut berbicara komposisi antara profesional dan partai politik tentu akan terjadi irisan.
Sukmo mencontohkan, bisa saja ada kalangan profesional yang memiliki kompetensi, namun di saat yang sama juga berasal dari partai politik. Misalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
"Pak Yusril jika nantinya diangkat untuk memegang jabatan di bidang hukum atau penegakan hukum maka beliau itu akan dipilih berdasarkan tingkat profesionalnya lebih kental dibanding sebagai wakil partai," ujar Sukmo pada Medcom.id, Rabu, 21 Agustus 2019.
Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PBB, Arfiansyah Ferry Noor, meski memiliki latar belakang di bidang ketenagakerjaan, dia lebih dikenal sebagai wakil partai. "Kalau memang dipilih Presiden," imbuh dia.
(Baca juga: Komposisi Menteri Jokowi Dinilai untuk Mengakomodasi Pendukungnya)
Sukmo menegaskan PBB sepakat dengan komposisi 55 persen kalangan profesional dan 45 persen kalangan partai politik di kabinet Jokowi. PBB menyerahkan seluruhnya pada Presiden.
Dia menambahkan PBB tak pernah meminta-minta kursi kepada Presiden. PBB menunggu arahan Jokowi jika memang kadernya dibutuhkan dalam kabinet.
"Prinsipnya bagi PBB, kita ini sudah all out, ikhlas bekerja membantu memenangkan beliau dan kami ingin terus melanjutkan kontribusi positif kami kepada Pak Jokowi lima tahun ke depan, kami tinggal tunggu arahan saja dari beliau," ujarnya.
Jokowi mengumumkan komposisi kabinet Jilid II. Sebanyak 55 pesen porsi menteri periode II bakal datang dari profesional nonparpol. Sisanya, kader partai pendukung yang sudah disepakati parpol masing-masing.
Jakarta: Partai Bulan Bintang (PBB) tak keberatan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari profesional diisi orang partai. Juru bicara PBB, Sukmo Harsono, menyebut berbicara komposisi antara profesional dan partai politik tentu akan terjadi irisan.
Sukmo mencontohkan, bisa saja ada kalangan profesional yang memiliki kompetensi, namun di saat yang sama juga berasal dari partai politik. Misalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
"Pak Yusril jika nantinya diangkat untuk memegang jabatan di bidang hukum atau penegakan hukum maka beliau itu akan dipilih berdasarkan tingkat profesionalnya lebih kental dibanding sebagai wakil partai," ujar Sukmo pada
Medcom.id, Rabu, 21 Agustus 2019.
Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PBB, Arfiansyah Ferry Noor, meski memiliki latar belakang di bidang ketenagakerjaan, dia lebih dikenal sebagai wakil partai. "Kalau memang dipilih Presiden," imbuh dia.
(Baca juga:
Komposisi Menteri Jokowi Dinilai untuk Mengakomodasi Pendukungnya)
Sukmo menegaskan PBB sepakat dengan komposisi 55 persen kalangan profesional dan 45 persen kalangan partai politik di kabinet Jokowi. PBB menyerahkan seluruhnya pada Presiden.
Dia menambahkan PBB tak pernah meminta-minta kursi kepada Presiden. PBB menunggu arahan Jokowi jika memang kadernya dibutuhkan dalam kabinet.
"Prinsipnya bagi PBB, kita ini sudah
all out, ikhlas bekerja membantu memenangkan beliau dan kami ingin terus melanjutkan kontribusi positif kami kepada Pak Jokowi lima tahun ke depan, kami tinggal tunggu arahan saja dari beliau," ujarnya.
Jokowi mengumumkan komposisi kabinet Jilid II. Sebanyak 55 pesen porsi menteri periode II bakal datang dari profesional nonparpol. Sisanya, kader partai pendukung yang sudah disepakati parpol masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
