<i>UU MD3 tak Boleh Memasung Kebebasan Pers</i>
Ilustasi Gedung DPR/MI.Susanto
Jakarta: Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menegaskan keberadaan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tak boleh membatasi kebebasan pers. Terutama dalam mengkritisi kinerja anggota dewan.

"Saat ini kebebasan pers sekaan dipasung. Sepertinya kebebasan berbicara sudah tidak ada lagi," tegas Jerry seperti dilansir Antara, Minggu, 18 Februari 2018.

Baca: Wajah Lain Gerindra, PKS, dan PAN di UU MD3


Disahkannya UU MD3 yang memuat pasal melarang mengkritik DPR bukan langkah baik. Dalam Pasal 122 huruf k UU MD3 dijelaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal tersebut dapat digunakan memidanakan pengkritik yang dianggap merendahkan kehormatan dewan. Itu juga berlaku bagi wartawan yang kerap mengkritisi anggota dewan melelui pemberitaan.

Baca: PPP: Pasal 122 UU MD3 Membunuh Demokrasi

Sejatinya, terang Jerry, kritik wajar saja dilontarkan karena pasti beralasan. Misal, ketika publik mempertanyakan pertanggungjawaban dana reses.

Jerry menegaskan pejabat mana pun tak akan terhindar dari kritik. Parlemen semestinya tak boleh 'memasang' pasal yang seolah antijurnalis. Jerry menganggap nama besar politikus tak lepas dari peran jurnalis.

Namun, Jerry mengapresiasi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Politikus Golkar iyu siap 'pasang badan' memastikan UU MD# tak akan digunakan untuk memidanakan wartawan. Kritikan membangun memang wajar bahkan diperlukan demi kebaikan bersama.





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id