Wajah Lain Gerindra, PKS, dan PAN di UU MD3
Diskusi 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018/Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
Jakarta: Partai Gerindra, PKS, dan PAN dinilai inkonsisten. Ketiga partai itu menolak keras Pasal Penghinaan Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), namun menyetujui Pasal 122 dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Jadi konsistensi PAN, PKS, dan Gerindra sama sekali enggak ada. Alasan Presiden jadi otoriter, ancaman terhadap kebebasan adalah argumen karena mereka tidak dalam poisis itu," kata pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Pasal 122 berbunyi, dalam melaksanakan fungsi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas;


k. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dengan begitu, terang Ray, jika ada pihak atau lembaga yang merendahkan kehormatan anggota DPR bisa ditindak MKD dengan mengambil langkah hukum. Pihak yang mengkritik anggota DPR bisa diproses secara hukum dengan dilaporkan ke kepolisian.

Sikap ketiga partai itu terhadap pasal penghinaan presiden lebih pada posisinya sebagai partai oposisi. Namun, ia yakin sikap itu akan berbeda jika mereka menjadi partai penguasa di pemerintahan.

Sedangkan pada Pasal 122, ketiga partai itu dituding mendukung karena kepentingan sebagai anggota dewan. "Intinya pasal ini siapa yang mau ambil keuntungannya. Karena yang ambil keuntungan anggota DPR, ya PKS, Gerindra, dan PAN setuju saja," kata Ray.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360