Anggota Komisi III Eva Yuliana dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Misteri Tragedi Lapas Tangerang,' Minggu, 12 September 2021. Dok. Tangkapan Layar
Anggota Komisi III Eva Yuliana dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Misteri Tragedi Lapas Tangerang,' Minggu, 12 September 2021. Dok. Tangkapan Layar

Berantas Mafia Tanah, Legislator NasDem: Jangan Pandang Bulu

Nasional polri kasus tanah Kejaksaan DPR RI mafia tanah
Cahya Mulyana • 19 November 2021 16:33
Jakarta: Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Eva Yuliana, meminta penegak hukum tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tanah. Sekalipun berstatus hakim atau panitera, penegak hukum mesti bertindak tegas dan menyeret mereka ke meja hijau.
 
"Kita tunggu kerja penegak hukum kita, dan nanti jika ada RDP dengan kita, kepolisian atau kejaksaan, kita di komisi III akan meminta pertanggungjawaban penegak hukum," ujar Eva kepada Media Indonesia, Jumat, 19 November 2021.
 
Menurut dia, Komisi III mengapresiasi langkah cepat kepolisian, dan kejaksaan yang telah membentuk tim memberantas mafia tanah. Tim tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini tanpa pandang bulu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tinggal bagaimana kinerja tim ini yang belum kita lihat, karena masih relatif baru. Memang mafia ini sudah menyusup ke mana-mana. Bahkan Menteri ATR/BPN mengakui sudah menyusup juga di oknum BPN," papar dia.
 
Dia mengatakan tim bentukan kepolisian dan kejaksaan mesti profesional dalam memberantas mafia tanah. "Jadi penegak hukum harus berani membongkar para mafia tanah tak terkecuali yang berasal dari institusi peradilan atau mana pun," ujar dia.
 
Baca: 61 Tersangka Mafia Tanah Ditangkap Sepanjang 2021
 
Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting mengatakan pengawasan dilakukan KY terhadap seluruh jajaran peradilan. Ketika terdapat pihak yang diduga terlibat dalam jaringan mafia tanah, KY akan memberikan sanksi dan menyerahkan ke pihak berwajib.
 
"KY tetap bekerja dalam koridor tugas dan kewenangannya, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Kewenangan itu diimplementasikan dalam kewenangan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku hakim," kata Miko.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif