Jakarta: Kementerian Sosial mengimbau masyarakat saling membantu dalam melaporkan permasalahan penerimaan bantuan sosial (bansos). Masyarakat bisa membantu pelaporan masyarakat lain yang gagap teknologi (gaptek).
"Sekarang ini kan kita sudah bergerak di dunia yang sifatnya digital, seluruh masyarakat, elemen, sekarang terus kita sampaikan enggak boleh ada potongan ke masyarakat," ujar Staf Khusus Menteri Sosial, Luhur Budiarso, kepada wartawan saat mengunjungi sentra vaksinasi di Universitas Negeri Jakarta, Rabu, 11 Agustus 2021.
Luhur menegaskan tidak boleh ada penyelewengan pada Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kementerian Sosial juga tak ingin ada pemberian bansos beras berkualitas buruk.
Luhur mengatakan penerima manfaat dapat mengecek langsung penyaluran BST, PKH, dan BPNT melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, Luhur menyampaikan pengaduan bansos beras tidak dilihat dari daerahnya, namun dari adanya pengaduan masyarakat
"Dan informasinya harusnya sudah makin luas. Kita harap masyarakat juga ikut mengawasi dan langsung lihat di cekbansos.kemensos.go.id," ujar dia.
Baca: Kemenkeu Sudah Cairkan Bantuan Subsidi Upah Rp947,5 Miliar
Luhur mengatakan Kementerian Sosial akan langsung menindaklanjuti setiap laporan penyelewengan bansos maupun beras berkualitas buruk . Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meluncurkan aplikasi baru untuk melakukan usul dan sanggah penerima bansos yang bisa diakses masyarakat pada 17 Agustus 2021.
"Jadi tujuannya supaya yang gaptek atau enggak punya akses ke ponsel atau website, bisa dibantu oleh masyarakat yang lain," ujar dia.
Jakarta:
Kementerian Sosial mengimbau masyarakat saling membantu dalam melaporkan permasalahan penerimaan bantuan sosial (
bansos). Masyarakat bisa membantu pelaporan masyarakat lain yang gagap teknologi (gaptek).
"Sekarang ini kan kita sudah bergerak di dunia yang sifatnya digital, seluruh masyarakat, elemen, sekarang terus kita sampaikan enggak boleh ada potongan ke masyarakat," ujar Staf Khusus Menteri Sosial, Luhur Budiarso, kepada wartawan saat mengunjungi sentra vaksinasi di Universitas Negeri Jakarta, Rabu, 11 Agustus 2021.
Luhur menegaskan tidak boleh ada penyelewengan pada
Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kementerian Sosial juga tak ingin ada pemberian bansos beras berkualitas buruk.
Luhur mengatakan penerima manfaat dapat mengecek langsung penyaluran BST, PKH, dan BPNT melalui laman
cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, Luhur menyampaikan pengaduan bansos beras tidak dilihat dari daerahnya, namun dari adanya pengaduan masyarakat
"Dan informasinya harusnya sudah makin luas. Kita harap masyarakat juga ikut mengawasi dan langsung lihat di
cekbansos.kemensos.go.id," ujar dia.
Baca: Kemenkeu Sudah Cairkan Bantuan Subsidi Upah Rp947,5 Miliar
Luhur mengatakan Kementerian Sosial akan langsung menindaklanjuti setiap laporan penyelewengan bansos maupun beras berkualitas buruk . Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meluncurkan aplikasi baru untuk melakukan usul dan sanggah penerima bansos yang bisa diakses masyarakat pada 17 Agustus 2021.
"Jadi tujuannya supaya yang gaptek atau enggak punya akses ke ponsel atau website, bisa dibantu oleh masyarakat yang lain," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)