Pencairan BSU dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada rekening Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsostek) Kementerian Ketenagakerjaan.
"Bantuan ini kemudian akan diteruskan kepada para penerima yang telah terdaftar," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam keterangan resminya, Selasa, 10 Agustus 2021.
Penyaluran BSU ini dimaksudkan untuk mendukung sektor usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja. Pasalnya di tengah pandemi ini, perusahaan yang masih bertahan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam pembayaran upah pekerjanya.
Pada 2021, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp8,8 triliun untuk program BSU. Melalui bantuan ini, diharapkan perusahaan dapat bangkit dari dampak pandemi, sekaligus membantu para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adapun data penerima adalah berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Mekanisme penyaluran selanjutnya di bawah kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
