Ketua DPR Puan Maharani. Foto Dok DPR.
Ketua DPR Puan Maharani. Foto Dok DPR.

DPR Hanya Sahkan 1 UU Selama Masa Sidang V 2020-2021

Nasional politik puan maharani DPR RI covid-19 otonomi khusus papua
Anggi Tondi Martaon • 15 Juli 2021 19:33
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang V 2020-2021. Sejumlah capaian disampaikan, di antaranya pelaksanaan fungsi legislasi.
 
DPR berhasil mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pembahasan dilakukan melalui panitia khusus (pansus).
 
DPR menerima empat surat presiden (supres) terkait pembahasan rancangan atau revisi undang-undang (RUU). Sebanyak empat RUU itu ialah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menuntaskan program legislasi nasional dalam memenuhi kebutuhan hukum serta mendukung pembangunan nasional,” kata Puan dalam rapat paripurna virtual, Kamis, 15 Juli 2021.
 
Baca: Tok, Revisi UU Otsus Papua Disahkan
 
Selain legislasi, Puan mengaku sudah melakukan sejumlah kegiatan bersama pemerintah dan atau kementerian/lembaga. Seperti pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, membahas Laporan Semester 1 dan Prognosis Semester 2 APBN 2021, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.
 
Selanjutnya, menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025 dan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap atlet bola basket Dame Diagne, Marques Terrel Bolden, serta Serigne Modou Kane. DPR mempertimbangkan 10 calon duta besar negara sahabat untuk Indonesia serta mengirimkan daftar nama daftar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPD untuk mendapatkan masukan/pandangan sesuai dengan mekanisme yang diatur.
 
DPR juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional selama masa sidang kali ini. Di antaranya pertemuan ke-142 IPU Assembly, mewujudkan Drug-Free ASEAN melalui pertemuan The 4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD), dan pertemuan dengan perwakilan pemerintah dan parlemen dari negara-negara sahabat untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama bilateral.
 
“Setiap kegiatan diplomasi parlemen ini, baik bilateral, regional, maupun multilateral, memiliki arti penting bagi terwujudnya kerja sama internasional yang setara dan saling menguntungkan, serta memperkuat rasa saling percaya yang merupakan kunci bagi perdamaian dan stabilitas dunia,” ungkap Puan.
 
Selain itu, DPR aktif melakukan pengawasan penanganan covid-19. Hal itu terlihat dalam sejumlah kegiatan, di antaranya percepatan vaksinasi, penanganan pasien covid-19 baik di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, hingga evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan dampaknya bagi perekonomian.
 
Mulai besok DPR memasuki masa reses. Masa bagi anggota dewan pusat berkunjung untuk meyerap aspirasi di daerah pemilihan itu akan berlangsung hingga 15 Agustus 2021 mendatang.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif