Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin telah menerima usulan nama yang bakal menjadi penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru di Papua. Nama-nama itu disodorkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melalukan rapat terbatas di Istana Wakil Presiden.
"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri (Tito Karnavian) tapi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru," kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2022.
Masduki menerangkan daftar nama yang diusulkan merupakan aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat. Namun, nama tersebut dipastikan belum final.
"Karena semuanya sifatnya masukan. Dan lebih kepada bagaimana Wapres concern supaya persiapan di lapangan betul-betul," kata dia.
Wapres, kata Masduki, meminta persiapan pemekaran wilayah di Papua dimatangkan, salah satunya infratruktur. Ini penting agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Kondusifitas Papua memang harus dilakukan karena tidak mungkin pembangunan kesejahteraan di Papua itu dilakukan oleh berbagai kementerian di bawah Wakil Presiden kalau tidak aman," kata dia.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin telah menerima usulan nama yang bakal menjadi penjabat
(Pj) gubernur di tiga provinsi baru di
Papua. Nama-nama itu disodorkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melalukan rapat terbatas di Istana Wakil Presiden.
"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri (Tito Karnavian) tapi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru," kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2022.
Masduki menerangkan daftar nama yang diusulkan merupakan aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat. Namun, nama tersebut dipastikan belum final.
"Karena semuanya sifatnya masukan. Dan lebih kepada bagaimana Wapres
concern supaya persiapan di lapangan betul-betul," kata dia.
Wapres, kata Masduki, meminta persiapan pemekaran wilayah di Papua dimatangkan, salah satunya infratruktur. Ini penting agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Kondusifitas Papua memang harus dilakukan karena tidak mungkin pembangunan kesejahteraan di Papua itu dilakukan oleh berbagai kementerian di bawah Wakil Presiden kalau tidak aman," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
