"Kalau dihubungkan uang itu digunakan untuk penundaan pemilu itu berlebihan. Saya tidak melihat korelasi yang ada antara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi atau kebijakan ekspor CPO itu dengan penundaan Pemilu 2024," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu, 27 April 2022.
Baca: Informasi Aliran Dana Korupsi CPO untuk Penundaan Pemilu Harus Ditelusuri
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ada sejumlah pertimbangan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) menampik korelasi aliran dana ekspor CPO dengan penundaan Pemilu 2024. Salah satunya, penundaan pesta demokrasi 2024 masih berbentuk wacana.
"Belum ada wujud, baru wacana yang digulirkan orang per orang," ungkap dia.
Anggota Komisi III itu tak yakin pihak terkait sudah menyiapkan uang untuk merealisasikan penundaan Pemilu 2024. Sebab, wacana tersebut belum dianggap sesuatu hal yang strategis.
"Jadi ini tidak menjadi sesuatu yang strategis yang memang harus disiapkan uang karena baru wacana untuk apa menyiapkan uang begitu kan," sebut dia.
Selain itu, Ahmad Ali menilai pengungkapan kasus korupsi ekspor migor membuktikan tidak ada niat pemerintah menunda Pemilu 2024. Pemerintah selalu disudutkan dan dituding menjadi otak dari penundaan Pemilu 2024.
"Logikanya kalau ini dihubungkan dengan upaya penundaan Pemilu 2024 kemudian disangkutkan dengan pemerintah, ngapain juga Jaksa Agung (ST Burhanuddin) melakukan penindakan. Ini kan yang melakukan penindakan ini adalah Jaksa Agung," ujar Ahmad Ali.
