Informasi Aliran Dana Korupsi CPO untuk Penundaan Pemilu Harus Ditelusuri

Jakarta: Aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti informasi adanya aliran dana dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Informasi aliran dana itu didapat dari anggota Komisi XI Masinton Pasaribu.
 
"Saya kira informasi tersebut perlu ditindaklanjuti agar tak menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan" kata Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 April 2022.
 
Senator asal Jawa Timur itu menilai informasi adanya aliran dana tersebut cukup memalukan. Penegak hukum harus bergerak cepat merespons informasi tersebut.
"Saya meminta aparat agar transparan dalam temuan penyelidikan terkait dengan kelangkaan minyak goreng kepada masyarakat," tegas La Nyalla.
 
Baca: Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Steril dalam Penanganan Kasus Minyak Goreng
 
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat terus mengawasi dan mengawal penyelidikan kasus ini. Tidak boleh ada pihak yang lolos dari jeratan hukum.
 
Menurut dia, negara tak boleh dikelola orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hal itu akan berdampak buruh pada negara.
 
"Keserakahan akan membawa bangsa ini pada kehancuran dan kekacauan. Di sini letaknya kekuatan pemimpin bangsa agar mampu mengendalikan para pembantunya agar tidak berbuat kerugian terus-menerus," ujar dia.