Jakarta: DPR meminta pemerintah membentuk satuan tugas (stagas) mendalami informasi meninggalkannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Berdasarkan data Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), sebanyak 149 PMI meninggal di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia, selama 2021 hingga Juni 2022.
"Perlu dibentuk satu Satgas yang berkordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan temuan tersebut tak perlu dijadikan polemik. Semua pihak diminta tak saling menyalahkan.
Koordinasi antarlembaga harus ditingkatkan. Sebab, penanganan PMI baik yang bermasalah atau tidak, merupakan langkah hukum yang tidak mudah.
"Perlu kerja sama semua pihak," ungkap dia.
Sufmi mengapresiasi respons Kementerian Luar Negeri. Lembaga tersebut bakal menindaklanjuti temuan di Malaysia itu.
"Kemenlu segera menindaklanjuti masalah ini agar kemudian permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujar dia.
Jakarta: DPR meminta pemerintah membentuk satuan tugas (stagas) mendalami informasi meninggalkannya
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Berdasarkan data Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), sebanyak 149 PMI meninggal di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia, selama 2021 hingga Juni 2022.
"Perlu dibentuk satu Satgas yang berkordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri," kata Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan temuan tersebut tak perlu dijadikan polemik. Semua pihak diminta tak saling menyalahkan.
Koordinasi antarlembaga harus ditingkatkan. Sebab, penanganan PMI baik yang bermasalah atau tidak, merupakan langkah hukum yang tidak mudah.
"Perlu kerja sama semua pihak," ungkap dia.
Sufmi mengapresiasi respons Kementerian Luar Negeri. Lembaga tersebut bakal menindaklanjuti temuan di
Malaysia itu.
"Kemenlu segera menindaklanjuti masalah ini agar kemudian permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)