Jakarta: Pemerintah merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menegaskan wacana itu diusulkan partai politik (parpol) bukan pemerintah.
"Itu menjadi usulan dan diskusi di luar pemerintah. Pemerintah sendiri tentu saja tetap berpegang pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya," ujar Juri ketika dihubungi, Kamis, 3 Maret 2022.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lain, terutama yang bergabung dalam koalisi terkait wacana penundaan pemilu. Dia beralasan usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat. Cak Imin menyebut usulan itu dikembalikan kepada keputusan Presiden Joko Widodo.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," tegas dia.
Konsekuensi dari penundaan Pemilu 2024 ialah harus melakukan perubahan UUD 1945. Sebab dalam konstitusi ditegaskan presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya.
Baca: Mayoritas Pemilih PKB, PAN, dan Golkar Tak Setuju Pemilu Ditunda
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mengatakan deklarasi dukungan penundaan pemilu merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut.
Menurut dia, aspirasi itu akan ditampung sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan partai politik. Dia menegaskan usulan itu tidak ada berkaitan dengan pemerintah.
"Apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," tegas dia.
Faldo mengatakan pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari pandemi covid-19. Pemerintah berupaya memulihkan kesehatan, dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tutur dia.
Dia menambahkan Presiden sedang mengawal transformasi besar, yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menggenjot pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Kemudian, menyukseskan transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah merespons wacana
penundaan Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menegaskan wacana itu diusulkan partai politik (
parpol) bukan pemerintah.
"Itu menjadi usulan dan diskusi di luar pemerintah. Pemerintah sendiri tentu saja tetap berpegang pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya," ujar Juri ketika dihubungi, Kamis, 3 Maret 2022.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lain, terutama yang bergabung dalam koalisi terkait wacana penundaan pemilu. Dia beralasan usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat. Cak Imin menyebut usulan itu dikembalikan kepada keputusan Presiden Joko Widodo.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," tegas dia.
Konsekuensi dari penundaan Pemilu 2024 ialah harus melakukan perubahan UUD 1945. Sebab dalam konstitusi ditegaskan presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya.
Baca:
Mayoritas Pemilih PKB, PAN, dan Golkar Tak Setuju Pemilu Ditunda
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mengatakan deklarasi dukungan penundaan pemilu merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut.
Menurut dia, aspirasi itu akan ditampung sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan partai politik. Dia menegaskan usulan itu tidak ada berkaitan dengan pemerintah.
"Apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," tegas dia.
Faldo mengatakan pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari
pandemi covid-19. Pemerintah berupaya memulihkan kesehatan, dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tutur dia.
Dia menambahkan Presiden sedang mengawal transformasi besar, yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menggenjot pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Kemudian, menyukseskan transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
