Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya untuk reformasi sektor kesehatan dan pendidikan
"Kita harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juli 2020.
APBN 2021 juga diprioritaskan untuk reforma pangan, energi, dan percepatan transformasi digital. Di sisi lain, Jokowi menyebut APBN diperkirakan berkurang 14 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Oleh sebab itu dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," ujar Kepala Negara.
Menurut dia, belanja pemerintah bisa menyelamatkan sektor swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meyakini dengan cara itu perekonomian bisa bangkit kembali.
"Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran," Presiden ke-7 Indonesia itu.
Baca: Efisiensi Belanja, Kunci Atasi Tekanan APBN
Di sisi lain, Jokowi sempat geram ketika mengetahui anggaran pemerintah daerah (pemda) Rp170 triliun masih mengendap di bank. Dia menilai jumlah tersebut masih besar. Jokowi bakal memantau penyerapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah.
"Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," tutur Jokowi.
Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya untuk reformasi sektor kesehatan dan pendidikan
"Kita harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juli 2020.
APBN 2021 juga diprioritaskan untuk reforma pangan, energi, dan percepatan transformasi digital. Di sisi lain, Jokowi menyebut APBN diperkirakan berkurang 14 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Oleh sebab itu dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," ujar Kepala Negara.
Menurut dia, belanja pemerintah bisa menyelamatkan sektor swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meyakini dengan cara itu perekonomian bisa bangkit kembali.
"Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran," Presiden ke-7 Indonesia itu.
Baca:
Efisiensi Belanja, Kunci Atasi Tekanan APBN
Di sisi lain, Jokowi sempat geram ketika mengetahui anggaran pemerintah daerah (pemda) Rp170 triliun masih mengendap di bank. Dia menilai jumlah tersebut masih besar. Jokowi bakal memantau penyerapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah.
"Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," tutur Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)