Eks Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: MI/Arya Manggala
Eks Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: MI/Arya Manggala

Yasonna Bakal Lanjutkan RUU yang Ditunda

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Nur Azizah • 02 Oktober 2019 12:47
Jakarta: Anggota DPR Yasonna Laoly berkomitmen melanjutkan rancangan undang-undang (RUU) yang ditunda pengesahannya. Aturan ini akan menjadi fokus utama mantan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini.
 
"Tentu UU yang ditarik lagi itu diprioritaskan, diselesaikan dulu, sambil menerima masukan dari masyarakat," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019.
 
Politikus PDI Perjuangan itu ingin RUU yang ditarik dibahas kembali para wakil rakyat. Dia ingin legislator penghuni baru Senayan mau mengkaji ulang rancangan aturan yang menimbulkan kontroversi itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya berharap teman-teman anggota DPR yang baru akan mulai menyingsingkan lengannya," ungkap dia.
 
Yasonna mengakui produktivitas DPR periode 2014-2019 tak maksimal. Selama lima tahun, mereka hanya menghasilkan 36 undang-undang. Dia pun ingin DPR periode 2019-2024 lebih baik.
 
"Yang penting sekarang adalah kualitas daripada kuantitas. Kualitas legislasi harus lebih baik ke depannya," jelas dia.
 
Sementara itu, Yasonna belum memastikan akan duduk di komisi berapa. Namun, ia mengaku memiliki pengalaman dan rumpun keilmuan yang pas dengan Komisi III yang membidangi soal hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
 
"Karena saya pernah jadi menkumham, maka terserah fraksi. Tapi, kalau bisa memilih, saya mau Komisi III," pungkas dia.
 
DPR periode 2014-2019 menunda pengesahan empat RUU yang diminta Presiden Joko Widodo. Aturan itu meliputi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
 
Penundaan terhadap RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dilakukan agar DPR dan pemerintah punya banyak waktu untuk mengkaji ulang dan menyosialisasikan ke masyarakat. Hal ini diharapkan terjadi secara masif agar masyarakat lebih paham.
 
Sementara itu, RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan di tingkat I. Dua RUU tersebut belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif