Jakarta: Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai perpanjangan masa jabatan presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia menolak masalah ini masuk amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Usulan itu sangat berbahaya dan bisa membuka kotak pandora, orang bisa bicara bentuk negara apakah kesatuan atau federasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Fadli menyebut periode kepemimpinan presiden saat ini, maksimal dua periode atau hingga 10 tahun, sudah pas. Ia tak mau masa jabatan presiden kembali seperti Orde Lama.
"Sudahlah jangan bermain-main dengan itu mungkin memori di tahun '63, jadi presiden seumur hidup. Kan dulu pernah ada TAP MPR (Ketetapan MPR) tentang presiden seumur hidup," ujar dia.
Ia khawatir bila direalisasikan, wacana itu akan menghancurkan demokrasi. Kebijakan negara saat ini sudah final, presiden cukup dua periode.
"Jangan pernah berpikir kayak begitu kalau kita masih mau menjadi negara demokrasi, kalau tidak nanti Indonesia akan terpecah belah kalau mau bermain-main dengan hal semacam itu," imbuh dia.
Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai wacana penambahan masa jabatan presiden tak relevan. Pembahasan tersebut pun bukan hal mendesak.
"Karena bagaimanapun juga kita harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi," kata Zuhro dalam diskusi Cross Check Medcom.id di Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 24 November 2019.
Ia menegaskan UUD menyebutkan masa jabatan presiden hanya dua periode. Wacana penambahan masa jabatan presiden sudah ditentang publik.
"Di eranya Pak SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono) juga sama diusulkan untuk terjadinya tiga periode," ungkap dia.
Jakarta: Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai perpanjangan masa jabatan presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia menolak masalah ini masuk amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Usulan itu sangat berbahaya dan bisa membuka kotak pandora, orang bisa bicara bentuk negara apakah kesatuan atau federasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Fadli menyebut periode kepemimpinan presiden saat ini, maksimal dua periode atau hingga 10 tahun, sudah pas. Ia tak mau masa jabatan presiden kembali seperti Orde Lama.
"Sudahlah jangan bermain-main dengan itu mungkin memori di tahun '63, jadi presiden seumur hidup. Kan dulu pernah ada TAP MPR (Ketetapan MPR) tentang presiden seumur hidup," ujar dia.
Ia khawatir bila direalisasikan, wacana itu akan menghancurkan demokrasi. Kebijakan negara saat ini sudah final, presiden cukup dua periode.
"Jangan pernah berpikir kayak begitu kalau kita masih mau menjadi negara demokrasi, kalau tidak nanti Indonesia akan terpecah belah kalau mau bermain-main dengan hal semacam itu," imbuh dia.
Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai wacana penambahan masa jabatan presiden tak relevan. Pembahasan tersebut pun bukan hal mendesak.
"Karena bagaimanapun juga kita harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi," kata Zuhro dalam diskusi
Cross Check Medcom.id di Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 24 November 2019.
Ia menegaskan
UUD menyebutkan masa jabatan presiden hanya dua periode. Wacana penambahan masa jabatan presiden sudah ditentang publik.
"Di eranya Pak SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono) juga sama diusulkan untuk terjadinya tiga periode," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
