Sekjen NasDem Johnny G Plate. Foto: MI/Santoso
Sekjen NasDem Johnny G Plate. Foto: MI/Santoso

Wacana Presiden 3 Periode Perlu Dibuka kepada Publik

Nasional Amendemen UUD 45
Desi Angriani • 05 Desember 2019 13:22
Jakarta: Partai NasDem menginginkan wacana penambahan jabatan presiden hingga tiga periode tetap dibahas di DPR. Hal ini diungkapkan merespons permintaan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
"Kita setuju itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
 
Menurut dia, Jokowi tak bisa sepihak menolak usulan itu karena masalah ini berada di tangan masyarakat. Selain itu, pembahasan amendemen UUD 1945 harus dilakukan secara komprehensif, detail, dan melibatkan kalangan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, dia memaklumi Jokowi ingin fokus memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pembahasan amendemen UUD pun dapat diundur hingga situasi ekonomi negeri membaik.
 
"Apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali, atau berhenti pakai dulu. Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru -buru sekarang," pungkas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini.


Awal mula wacana

Isu penambahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode muncul dalam wacana amendeman UUD 1945. Bila terwujud, seorang presiden bisa memimpin selama 15 tahun.
 
Selain itu, ada pula usulan masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, presiden menjabat selama delapan tahun.
 
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut belum ada kesimpulan soal poin yang akan diubah dari UUD 1945. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi ada juga usulan amendemen tidak terbatas GBHN.
 
Dalam menampung aspirasi amendemen UUD 1945, MPR menyambangi elemen masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), contohnya, menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu, 27 November 2019.
 
PBNU mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
 
"Intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet usai bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.
 
Sementara itu, Presiden Jokowi meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama, yakni penghidupan kembali GBHN.
 
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," kata Jokowi, Senin, 2 Desember 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif